Gubernur Maluku Desak Proyek Masela Cepat Dibangun

KATADATA - Pemerintah Provinsi Maluku turut merespons keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih skema darat untuk pengembangan Blok Masela. Sebagai daerah yang memiliki ladang kaya gas di Laut Arafura tersebut, pemerintah daerah Maluku berharap masyarakat dapat merasakan manfat dari keputusan tersebut.

Gubernur Maluku Said Assagaff tidak mempersoalkan keputusan Presiden yang lebih memilih skema pengembangan di darat ketimbang skema pengolahan LNG di laut (offshore). Ia hanya menginginkan keputusan tersebut bisa segera dilaksanakan sehingga Proyek Masela tidak terus tertunda. “Yang penting cepat jalan untuk kepentingan rakyat,” kata dia kepada Katadata, Rabu (23/3).

(Baca: Gubernur Maluku Minta Hentikan Kegaduhan Blok Masela)

Said pun tidak menginginkan Proyek Masela mengulang nasib proyek gas sejenis di Provinsi Aceh. Proyek gas Arun di Aceh sejak puluhan tahun lalu hanya dinikmati oleh Kabupaten Lhokseumawe. Sementara daerah lain di provinsi berjuluk Serambi Mekkah itu tidak menikmati hasilnya. Karena itu, dia menginginkan keputusan pengembangan Blok Masela nantinya harus bisa meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat Maluku, dan tidak hanya wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimana lokasi blok migas tersebut.

Pemerintah Provinsi Maluku juga sudah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Maluku Energi untuk ikut mengelola Blok tersebut. Mengingat pemerintah daerah berhak mendapatkan hak pengelolaan sebesar 10 persen dari setiap kali pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegitatan Usaha Hulu Migas. (Baca: Gubernur Maluku Said Assagaff: Kelola Masela, Kami Butuh BUMN)

PT Maluku Energi nantinya juga bisa bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) untuk hak pengelolaan. Said berharap Pertamina bisa membantu pendanaan dari Maluku Energi. Mengingat untuk ikut mengelola Blok Masela, BUMD membutuhkan dana hingga Rp 40 triliun. Namun dia tidak ingin jatah hak pengelolaan yang didapatkan Pemda diserahkan ke Pertamina.

Pertamina memang masih memiliki keinginan untuk mendapatkan hak pengelolaan di proyek gas Abadi tersebut. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan potensi Masela cukup bagus. Tapi keinginan tersebut masih terkendala sikap operator Blok tersebut. Saat ini Inpex belum mau menjual hak pengelolaannya.

Untuk itu Dwi berharap pemerintah memberikan hak pengelolaan pemerintah daerah kepada Pertamina. “Pada dasarnya ada 10 persen bagian negara dan itu apakah (diberikan) kepada Pertamina atau BUMD, nanti kita lihat,” ujar dia saat berbincang dengan Katadata awal bulan ini. Jika memang akhirnya pemerintah tetap memberikan sahamnya kepada Pemerintah daerah maka Pertamina akan menunggu kesempatan sampai kontrak tersebut berakhir di 2028. (Baca: Pertamina Masih Berminat Miliki Saham Blok Masela)

Saat kontrak Blok Masela berakhir, Dwi berharap pemerintah mengikutsertakan Pertamina. Jika diperpanjang, Pertamina bisa bekerjasama dengan Inpex. Bisa juga Pertamina mendapatkan hak pengelolaan 100 persen di blok itu. Tapi kalau Pertamina diberi 100 persen dan tidak sanggup dikerjakan sendiri, perusahaan akan berusaha mencari mitra.