Kawal Putusan Jokowi Soal Blok Masela, Sudirman Buat 4 Langkah

KATADATA - Meski Presiden Joko Widodo akhirnya memilih skema di darat untuk mengembangkan Blok Masela, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya lantaran lebih mendukung skema pengembangan di luat (onshore). Bahkan, dengan membuat empat langkah, dia berkomitmen mengawal keputusan Presiden tersebut.

“Tidak ada pikiran mundur sama sekali. Diberi kepercayaan mengurus ini suatu kehormatan dan kami kerjakan dengan sebaik-baiknya,” kata Sudirman dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (24/3). Ia juga akan menandatangani revisi proposal rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela sesuai keputusan Presiden. 

Setelah adanya keputusan Presiden tersebut, Sudirman meminta  semua pihak berhenti berpolemik. Ia juga tidak pernah merasa kalah lantaran keputusan Presiden berbeda dengan pandangannya. “Saya netral. Ini kan bukan pertandingan bola, jadi tidak ada kalah-menang. Ini kebijakan publik, jadi yang terbaik untuk masyarakat,” ujar dia.

(Baca:  Jokowi Putuskan Skema Pengembangan Blok Masela di Darat)

Sejak Presiden mengumumkan keputusan skema pengembangan Blok Masela, Sudirman mengaku langsung menindaklanjutinya. Ada empat langkah yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. Pertama, Menteri ESDM sudah mengirimkan surat kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Isinya meminta operator blok itu, yaitu Inpex Masela, melakukan studi ulang atas usulan revisi PoD.

Kedua, menurut Sudirman, SKK Migas sudah berkomunikasi dengan operator Blok Masela pada Rabu (23/3) malam. Pertemuan ini bertujuan menjelaskan keputusan pemerintah yang sudah memilih skema perngembangan di darat. Ketiga, Menteri ESDM juga menugaskan SKK Migas untuk berkomunikasi dengan gubernur, para bupati dan para pemangku kebijakan di Maluku agar memahami dan mendukung keputusan tersebut.

Keempat, meminta SKK Migas secara ketat mengawal proses pengkajian ulang revisi PoD agar masa waktu penundaan keputusan final akhir investasi atau final investment decision (FID) tidak terlalu lama. Jika memang proyek tersebut harus tertunda dan Inpex menilainya tidak ekonomis, Sudirman membuka peluang perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Masela. Namun, sesuai dengan peraturan, Inpex baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak blok kaya gas di laut Arafura itu paling cepat tahun 2018 atau 10 tahun sebelum masa kontraknya berakhir pada 2028.

(Baca: Sudirman Said Lebih Percaya Hitungan SKK Migas soal Blok Masela)

Di tempat yang sama, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan tim dari Inpex Corporation dan Shell, selaku pemegang hak pengelolaan Blok Masela, pada Rabu (23/3). Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas memberitahukan kepada Inpex bahwa keputusan pemerintah untuk mengembangkan Blok Masela menggunakan skema darat. Karena itu, Inpex harus menyiapkan rencana mengajukan kembali revisi PoD. “Surat-surat akan segera menyusul,” kata Amien.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen Inpex dan Shell juga menyatakan bahwa tidak ada rencana hengkang dari blok yang memiliki cadangan gas sekitar 10 triliun kaki kubik (tcf). Kedua kontraktor tersebut hanya memerlukan waktu untuk menghitung ulang rencana kerjanya dengan skema darat, termasuk rencana pengurangan karyawan. Namun, sampai saat ini, Inpex dan Shell belum memberikan penjelasan lanjutan mengenai rencana pengurangan karyawan. (Baca: Nasib Blok Masela Tak Jelas, Inpex Ancam Pangkas Karyawan)

Di sisi lain, Amien juga belum mengetahui lokasi yang akan dipilih Inpex untuk pembangunan kilang di darat. “Mengenai lokasi belum dibahas karena keputusan baru kemarin. Jadi Inpex dan Shell akan mencerna dahulu. Setelah itu akan kembali dengan detail rencana kerja."