Tanggapi Isu Reshuffle, Jokowi Mengaku Sedang Fokus Tax Amnesty
Kabar perombakan kabinet (reshuffle) jilid II dalam waktu dekat ini, terus berhembus kencang. Namun, Presiden Joko Widodo masih enggan menanggapi kabar tersebut. Perombakan kabinet pun kemungkinan tidak akan terjadi dalam pekan ini.
Seusai berdialog dengan sejumlah editor ekonomi membahas pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan harga pangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7) siang, Presiden tidak mau mengomentari isu reshuffle. Ia juga mengisyaratkan tengah fokus menyukseskan kebijakan tax amnesty.
“Sekarang soal tax amnesty,” kata Jokowi setelah terdiam beberapa saat ketika ditanyakan mengenai kepastian kabar perombakan kabinet dalam waktu dekat ini.
Untuk menyukseskan kebijakan pengampunan pajak tersebut, Presiden akan melakukan sosialisasi dengan mengunjungi beberapa kota di Indonesia. Rencananya, Presiden akan mengunjungi Surabaya, Jumat besok.
“Saya akan sampaikan (tax amnesty) kepada 2.000 pengusaha di sana,” katanya. Presiden menilai saat ini momen yang sangat bagus untuk menjalankan kebijakan itu karena kondisi politik kondusif dan partai-partai politik telah menytakan dukungannya.
(Baca: Bisik-Bisik Reshuffle Kabinet Menyertai Pelantikan Kapolri Baru)
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, perombakan kabinet kemungkinan besar tidak akan dilakukan dalam pekan ini. Meskipun rencana tersebut terus dimatangkan oleh Presiden sejak beberapa hari terakhir ini.
Indikasi itu juga diperkuat oleh tidak adanya pengumuman reshuffle kabinet saat pelantikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Istana Negara, Rabu (13/7) kemarin.
“Benar kan, tidak ada reshuffle. Saya bilang bukan hari ini,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, seusai acara pelantikan tersebut.
Meski begitu, kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat tetap terbuka. Pratikno mengatakan, biasanya Jokowi tidak terlalu merencanakan waktu perombakan kabinet. Namun, dia memastikan, Presiden sudah memikirkan rencana tersebut sejak lama, termasuk mengevaluasi kinerja para menterinya.
Sebelumnya, sumber Katadata yang lain menyatakan, Presiden akan segera merombak kembali kabinet dalam waktu dekat ini. Perombakan yang menyasar beberapa pos menteri itu menjadi pintu masuk wakil Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai partai pendukung ternyar pemerintah, ke dalam kabinet.
(Baca: Reshuffle Mendekat, Siswono Kandidat Kuat Wakil Golkar di Kabinet)
Salah satu kandidat kuat perwakilan Golkar yang hampir dipastikan masuk ke kabinet adalah Siswono Yudo Husodo. “Siswono masuk kabinet,” kata sumber tersebut, Senin (11/7). Politisi senior Partai Golkar yang pernah menjadi Menteri Transmigrasi dan Menteri Negara Perumahan Rakyat pada masa Presiden Soeharto ini, juga telah bertemu dengan Jokowi belum lama ini.
Posisi yang akan ditempati Siswono kemungkinan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang saat ini diduduki oleh Rizal Ramli.
“Itu kalau Rizal diganti atau digeser ke Menko Perekonomian,” kata sumber itu.
Selain itu, Presiden dikabarkan tengah mempertimbangkan sejumlah opsi tim baru ekonomi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, Presiden berniat merombak setidaknya tiga pos menteri di bidang ekonomi. Yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.
Untuk itu, Presiden telah mempersiapkan beberapa opsi perombakan dan pergeseran tim ekonomi kabinet. Opsi pertama adalah mengganti Bambang dengan Darmin. Namun, posisi Darmin sebagai Menko Ekonomi tetap dipertahankan. Artinya, Darmin akan merangkap jabatan Menko Ekonomi dan Menteri Keuangan.
(Baca: Jelang Reshuffle, Jokowi Siapkan Opsi Tim Ekonomi Kabinet)
Sedangkan Bambang akan digeser untuk menempati posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Adapun Sofyan berpeluang dirotasi ke pos Menteri Negara BUMN, yang saat ini ditempati Rini Soemarno.
Opsi kedua adalah menggeser Darmin untuk sepenuhnya menjabat Menteri Keuangan. Sedangkan kursi Menko Ekonomi ditempati oleh Rizal Ramli.
Menurut sumber Katadata itu, Presiden sudah bertemu dengan Darmin untuk membahas opsi pergeseran dan rangkap jabatan tersebut. “Sudah ada pertemuan tapi belum ada keputusan.”
Darmin tidak mau mengomentari kabar tersebut. Begitu pula Bambang, yang tidak mau menanggapi serius mengenai kabar pergeseran posisinya tersebut. "Ya pindah saja kemana-mana lah,” katanya, Selasa (12/7) lalu.
