Jokowi Sampaikan 6 Permasalahan Kementerian
Setelah melakukan perombakan kabinet kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar Rapat Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Rabu sore (27/7). Rapat ini diikuti oleh seluruh anggota Kabinet Kerja, baik yang sudah lama tergabung, maupun yang baru saja bergabung.
Dalam rapat perdana ini, Jokowi menjelaskan enam permasalahan kabinetnya selama ini. Permasalahan pertama mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebelumnya Jokowi sempat menginstruksikan agar rencana kerja dan anggaran pemerintah tahun depan harus berubah total.
Dia merasa sistem perencanaan yang dilakukan selama ini hanya menghabiskan dana, tapi tidak memberikan manfaat signifikan terhadap perekonomian. Sistem penganggaran yang selama ini mengacu pada fungsi kementerian dan lembaga (money follow function), harus berubah acuannya berdasarkan program (money follow program).
Presiden pun memberikan kewenangan penuh kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam hal penganggaran dan rencana kerja setiap kementerian. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta Kepala Bappenas untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet.
Kedua, terkait dengan permasalahan pangan. Permasalahan tingginya harga dan ketergantungan impor pangan menjadi salah satu fokus Jokowi saat ini. Dia berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Kepala Bulog untuk saling berkoordinasi terkait permasalahan tersebut. (Baca: Menteri Perdagangan Baru Janjikan Tekan Harga Pangan)
"Sesuai yang yang telah dirapatkan sebelumnya, secara konsisten harga-harga (pangan) itu harus dilihat hari per hari," kata Jokowi saat memimpin Rapat Kabinet Paripurna perdana setelah melakukan perubahan susunan Kabinet Kerja, Rabu sore (27/7).
Ketiga, penugasan terkait reformasi hukum diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto. Dia menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana di Indonesia.
"Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Panjaitan mengenai ini, sehingga bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya," terang Presiden.
Keempat, mengenai kinerja Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Dia mengaku sering mendapat keluhan dari para wajib pajak mengenai kinerja Ditjen Pajak yang kurang baik.
“Ada (wajib pajak) yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP (kantor pelayanan pajak), ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan," tegasnya. (Baca: Dua Resep Sri Mulyani Menghadapi Badai Ekonomi)
Seperti diketahui, saat ini pemerintah sedang menggenjot penerimaan negara dari sektor ini, salah satunya melalui program pengampunan pajak (tax amnesty). Jokowi merasa program ini mendapat sambutan yang sangat meriah dari para wajib pajak.
Dia menegaskan bahwa program pengampunan pajak ini harus berhasil. Jika kinerja dan pelayanannya tidak dibenahi, maka tujuan dari program ini pun tidak akan tercapai maksimal. "Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada,” ujarnya.
Jokowi juga menyatakan akan terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para Warga Negara Indonesia di Filipina. "Saya harapkan juga ditindaklanjuti terus. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba juga silahkan ditindaklanjuti dan diteruskan," kata Presiden.
Terakhir, dia menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga bisa lebih bersinergi dengan baik. Kabinetnya harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan adanya integrasi yang terpusat, sehingga tidak lagi terdapat adanya anggaran yang saling terpisah dalam kementerian. "Saya harapkan rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sistem IT mulai dipersiapkan sehingga tahun depan semuanya sudah terintegrasi dengan baik antar kementerian/lembaga, daerah, dan pusat,” ujarnya.
Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memang sudah memiliki sistem elektronik atau e-government. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal anggaran sistem e-government setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri.
“Uangnya sudah keluar banyak, tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus diperbaiki," kata Jokowi. (Baca: Bappenas Dapat Kewenangan Atur Alokasi Anggaran Kementerian)
