Jokowi Minta Sri Mulyani Jawab Keresahan soal Tax Amnesty

Keresahan masyarakat terkait program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun akan segera meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak untuk menjawab semua keresahan tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui ada banyak pertanyaan dari masyarakat terkait tax amnesty. Pertanyaan-pertanyaan ini harus segera dijawab oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, agar tidak menimbulkan keresahan.

(Baca: Wajib Lapor Harta, Tax Amnesty Mulai Meresahkan Masyarakat)

Pemerintah khawatir adanya keresahan ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program pengampunan pajak. Apalagi Presiden Jokowi sudah turun langsung untuk mensosialisasikan program ini kepada wajib pajak di beberapa daerah.

Pramono mengingatkan bahwa semangat dari tax amnesty itu adalah repatriasi dan deklarasi. Bagaimana menarik dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri, kembali ke Tanah Air (repatriasi). Serta mendorong kepatuhan masyarakat yang selama ini tidak membayar pajak, mengungkapkan hartanya.

“Bukan yang sudah tertib membayar pajak malah kemudian dikejar-kejar. Atau juga, yang katakanlah pajaknya kecil tetapi karena kealpaan, kelupaan kemudian mumpung ada kesempatan mendeklarasikan (hartanya), mereka ikut tax amnesty, itu juga yang dikejar-kejar,” kata Pramono dalam keterangan di situs resminya, Senin (29/8).

(Baca: Wajib Pajak Patuh Cukup Betulkan SPT)

Dia mengaku sudah mempelajari dan mengikuti semua isu yang beredar terkait tax amnesty. Pemerintah juga meminta kepada Dirjen Pajak untuk segera mengantisipasinya. Jangan sampai rumor yang muncul, kemudian berkembang di masyarakat.