Jokowi Minta Abe Bolehkan Garuda ke Amerika Transit di Tokyo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe agar memperbolehkan maskapai nasional Garuda Indonesia transit di Tokyo sebelum melanjutkan penerbangan menuju Los Angeles (Amerika Serikat).
Hal ini diberitahukan Jokowi usai pertemuan bilateral di Istana Bogor, kemarin. "Indonesia meminta Jepang mempertimbangkan rencana konektivitas ini," kata Jokowi, Ahad, 15 Januari 2017.
Selain hal tersebut kedua pihak juga membicarakan beberapa hal lainnya terkait kerjasama ekonomi kedua negara. Di antaranya, proyek pelabuhan Patimban, pengembangan Blok Masela, hingga kereta api Jakarta - Surabaya. "Lalu ada juga rencana pengembangan sentra perikanan terpadu di pulau terluar kita," kata Jokowi.
(Baca juga: Surati Jonan, Inpex Belum Sepakat Tiga Insentif Blok Masela)
Hanya saja, hingga saat ini belum ada penandatanganan kontrak terkait proyek-proyek tersebut.
Seperti diketahui, Jepang adalah salah satu mitra perdagangan dan investasi utama Indonesia. Menurut Jokowi, hal ini tercermin dari realisasi investasi Negeri Sakura tersebut sepanjang Januari hingga September 2016 yang mencapai US$ 4,498 miliar.
Utang per Kapita Beberapa Negara Oktober 2016
Di sisi perdagangan Jokowi juga meminta Jepang membuka akses kepada produk perikanan dan pertanian Indonesia. Selain itu dirinya juga meminta adanya peninjauan ulang kebijakan pajak berganda yang diterapkan Jepang.
Sementara soal ketenagakerjaan, Jokowi menyoroti soal kerjasama pengiriman perawat ke Jepang. "Lalu kita akan meningkatkan kapasitas keperawatan kita untuk dapat memenuhi pasar di Jepang," kata Jokowi.
(Baca juga: Lawatan Abe dan Momentum Pasang Investasi Jepang di Indonesia)
Adapun Abe menyebut Indonesia serta Jepang sepakat untuk membuat perusahaan patungan dalam pengembangan Pelabuhan Patimban. Meski, dari pihak Jepang belum ada yang terpilih untuk bermitra dengan Pelindo II sebagai wakil Indonesia.
Abe juga menjelaskan Jepang juga berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program kelistrikan yang dikerjakan pemerintah. Hal ini mengingat 8 gigawatt dari total 35 gigawatt pembangunan pembangkit listrik melibatkan perusahaan Jepang.
Tak hanya itu, kerjasama bilateral juga akan dilakukan di bidang pengairan. "Kami juga memutuskan akan ada JP¥ 74 miliar kesempatan bisnis untuk bidang irigasi dan konservasi pantai," katanya.
(Baca juga: Asing Bisa Kelola Pulau, Penamaannya Wewenang Pemerintah)
