"Pergantian kepemimpinan yang tidak berpola, baik periode maupun tata cara penunjukannya, menunjukan governance yang rentan diwarnai kepentingan jangka pendek."
Sudirman Rini Dwi
Sudirman Said saat masih menjabat Menteri ESDM, bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, 8 Desember 2015. Katadata | Arief Kamaludin

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menanggapi perombakan jajaran direksi PT Pertamina (Persero). Sebagai Badan Usaha Negara (BUMN) terbesar Indonesia, Pertamina cukup rentan dengan berbagai kepentingan.

"Pergantian kepemimpinan yang tidak berpola, baik periode maupun tata cara penunjukannya, menunjukan governance yang rentan diwarnai kepentingan jangka pendek," Sudirman dalam keterangannya yang diterima Katadata, Jumat (3/1).(Baca: Buntut 'Matahari Kembar', Dirut dan Wakil Dirut Pertamina Dicopot)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Menurutnya, Pertamina merupakan perusahaan terbesar yang dimiliki Indonesia. Perombakan manajemen perusahaan ini akan sangat besar pengaruhnya baik dari sisi bisnis, maupun perannya di sektor energi nasional. "Kalau kita tidak mampu keluar dari praktik masa lalu, yang selalu mengedepankan kepentingan jangka pendek dan politisasi, kita kehilangan kesempatan besar," ujarnya.

Sudirman berharap pengganti Dwi Soetjipto yang akan ditunjuk pemerintah adalah sosok pemimpin yang kredibel. Calon Dirut Pertamina tidak hanya harus jujur, tapi cukup berkompeten di bidangnya. (Baca: Rini Copot Dirut dan Wakil Dirut Pertamina Karena Tak Solid)

Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto. Sebagai gantinya, Rini menunjuk Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina Yenni Andayani menjadi pelaksana tugas (Plt) direktur utama di perusahaan pelat merah tersebut.

Pergantian nakhoda Pertamina diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan yang digelar di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pukul 10.00 WIB, Jumat pagi (3/2). Selain mengganti Dwi, Rini juga mencopot Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang. Namun, belum ada pengganti untuk menempati posisi tersebut.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, permasalahan yang memicu pencopotan Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang itu akibat ketidakharmonisan dalam memimpin Pertamina. "Masalah leadership yang ada di Pertamina,” kata dia dalam konferensi pers usai RUPS di Kementerian BUMN, Jumat (3/2).

Padahal, ke depan Pertamina memiliki tanggung jawab yang sangat besar. “Pertamina tugasnya strategis. Manajemen harus solid. Internal yang ada perlu ada penyegaran." (Baca: Menteri Rini Tunjuk Yenni Andayani Jadi Plt Dirut Pertamina)

Kabar ketidakharmonisan di antara petinggi Pertamina sebenarnya sudah berhembus sejak tahun lalu. Masalahnya bermula dari langkah Dewan Komisaris mengajukan perubahan struktur organisasi Pertamina, termasuk tambahan posisi Wakil Direktur Utama, pada Agustus tahun lalu. Pembentukan wakil dirut ini konon tanpa sepengetahuan dari Dwi Soetjipto.

Belakangan, Kementerian BUMN menyetujui usulan tersebut. Alasannya, lingkup usaha Pertamina semakin luas dan membutuhkan posisi baru untuk mengawasi bisnis pengolahan dan hilir perusahaan. Namun, dalam perjalanannya, hal ini memicu gesekan dengan munculnya keributan mengenai impor solar dan kerusakan kilang.

Artikel Terkait
"Mungkin kami akan menambah konsorsiumnya. Bukan hanya dengan Parta Jasa, tetapi ditambah PT Pelindo atau dengan yang lain,"
Selain Blok East Kalimantan, Pertamina siap mengelola blok-blok tersebut dengan kontrak baru.
Jika tidak memakai ISAK 8, Pertamina akan terbebas dari kewajiban mencatat seluruh utang mitranya.