Sri Mulyani Minta Pemda Lebih Efektif Belanjakan Dana APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau pemerintah daerah agar lebih efektif dalam membelanjakan dana transfer daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Pasalnya, peningkatan dana transfer daerah yang terus meningkat belum beriringan dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat di daerah.
“Kalau di negara miskin, seperti di Afrika persoalannya engggak ada duit. Di Indonesia ada kemiskinan tapi ada uang, Jadi persoalannya adalah kemampuan kita menggunakan resources untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah di Kantornya, Kamis (3/2).
(Baca: Akses Kesehatan Sulit, Banyak Dana Desa Dipakai Bangun Kantor)
Sri Mulyani mengatakan peningkatan dana daerah sangat diperlukan saat ini, mengingat tanggung jawab dan peranan pemerintah daerah semakin besar. Makanya pemerintah pun mengalokasikan dana daerah lebih besar dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Porsi anggaran untuk transfer daerah dan dana desa mencapai Rp 760 triliun, sedangkan anggaran K/L hanya Rp 758,4 triliun.
Menurutnya salah satu cara mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan adalah mendorong investasi di Sumber Daya Manusia (SDM). Makanya, pemerintah menganggarkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan.
Selain itu, persoalan kemiskinan dan kesenjangan hanya dapat dientaskan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Melalui layanan ini pemerintah bisa menghentikan alur kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Baca: Bappenas Lihat 3 Kunci Sukses Inovasi Pembangunan di Daerah)
Pemerintah berkomintmen terus menggenjot penggunaan instrumen fiskal dan moneter untuk menurunkan kesenjangan. Namun, dia juga berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan instrumen fiskal seperti APBN ini secara kredibel. “APBN itu hanya mampu efektif apabila dia kredibel dan punya kekuatan. APBN harus bisa sustainable. Karena kalau instrumennya bermasalah, APBN malah bisa menambah masalah,” katanya.
Di hadapan para kepala Daerah dari 214 daerah di seluruh Indonesia, ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah merencanakan anggaran dengan efektif dan efisien. Hal tersebut tampak dari mayoritas dana transfer digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal, ketimbang untuk belanja pegawai.
(Baca: Menkeu Kritik Kementerian Sering Amburadul Rencanakan Anggaran)
Sekedar informasi, dalam APBN 2017, alokasi dana untuk infrastruktur mencapai Rp 387,3 triliun. Jumlahnya naik Rp 70,2 triliun dari anggaran tahun tahun lalu yang hanya Rp 317,1 triliun. Dana infrastruktur yang dialirkan melalui transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 183,7 triliun, terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 32,3 triliun, perkiraan dana desa untuk infrastruktur Rp 24 triliun, serta perkiraan dana transfer untuk infrastruktur Rp 124 triliun.
