"Jadi tidak bisa misalnya ada kepastian (anggaran) Rp 100 miliar. Penerimaan turun mereka (daerah) harus ikuti"
Jokowi
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Pemerintah akan mengatur formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah, secara dinamis mulai tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai dengan adanya formulasi ini, maka pemerintah daerah akan mendapatkan anggaran yang lebih fleksibel.

Jokowi mengatakan selama ini pemerintah daerah mendapatkan besaran dana dari pemerintah pusat secara tetap. Padahal di sisi lain, pemerintah pusat kerap kelimpungan menyesuaikan anggaran apabila penerimaan negara seperti dari sektor perpajakan, tidak mencapai target.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dengan formulasi dinamis ini anggaran daerah akan disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara yang didapat. "Jadi tidak bisa misalnya ada kepastian (anggaran) Rp 100 miliar. Penerimaan turun mereka harus ikuti," kata Jokowi saat pembukaan sidang kabinet soal pagu indikatif 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).

Dana Alokasi Umum memang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Namun, pemberiannya dilakukan secara berkala. Mulai tahun ini, pemerintah akan mentransfer dana tersebut sesuai dengan penerimaan bersih yang diterima negara. 

(Baca: Sri Mulyani Minta Pemda Lebih Efektif Belanjakan Dana APBN)

Jokowi mengatakan dengan model formulasi seperti ini, maka daerah akan memiliki tanggung jawab dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi banyak daerah yang tidak memanfaatkan dana dari pemerintah pusat. Anggaran ini seringkali tidak terpakai, hanya disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan dijadikannya DAU yang dinamis, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus merencanakan program-programnya lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prioritas. Sehingga operasional daerah tidak akan terganggu walaupun penerimaan negara tidak sesuai harapan.

"Apalagi pendapatan domestik tergantung beberapa asumsi seperti harga minyak serta kurs," katanya. (Baca: Serapan Anggaran Rendah, Jokowi Tegur Kepala Daerah)

Artikel Terkait
PAN mengusung Gatot Nurmantyo karena dianggap sosok dan kepribadian yang dianggap layak menjadi capres atau cawapres.
Kenaikan tarif cukai rokok akan mempertimbangkan kepentingan industri termasuk petani tembakau, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Pertemuan antara Megawati dan SBY saat perayaan kemerdekaan mendapat pujian. Keduanya bertemu pertama kali dalam perayaan kemerdekaan sejak 13 tahun terakhir.