Rencana Pindah Ibukota, Pemerintah Cari Lahan Milik Negara

Pemerintah terus melakukan kajian terkait rencana pemindahan Ibukota negara dari DKI Jakarta ke provinsi lain. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah pemerintah akan mencari lokasi yang seluruh lahannya dimiliki oleh negara. Hal ini penting agar tidak ada lagi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah dalam hal pembebasan lahan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji hal ini. Menurutnya, rencana ini bukan hanya sekadar memindahkan Ibukota Negara, melainkan memindahkan pusat pemerintahan dari Provinsi DKI Jakarta.

Makanya kesiapan lokasi dan lahan yang akan dijadikan tempat baru ibukota dan pusat pemerintahan menjadi pertimbangan utamanya. "Pokoknya daerah yang punya lahan sudah 100 persen dikuasai negara tanpa perlu pemerintah mengeluarkan uang," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4).

Bambang memastikan daerah yang nantinya akan dipilih berada di luar Pulau Jawa. Namun, dia masih enggan menyebutkan daerah tersebut adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, atau daerah lainnya. Menurutnya, dengan menyebut nama daerah akan membuat spekulan tanah bisa melancarkan aksinya. (Baca: Pemerintah Kaji Pindahkan Ibukota ke Kalimantan, Keputusannya 2019)

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan efisiensi terkait rencana pemindahan ibukota ini. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan pemodal swasta untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan. "Kami akan libatkan public private partnership (kemitraan antara swasta dan pemerintah) dalam pembangunan kota baru," ujar Bambang.

Pemerintah ingin memindahkan Ibukota Indonesia ke luar Jawa, pilihan terkuatnya adalah Kalimantan. Tujuannya, untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Rencana ini diklaim telah mendapat dukungan politik dari DPR. Maka itu, kajian dilakukan dengan serius dan ditargetkan selesai tahun ini. Setelah itu, DPR akan melakukan analisis sebelum memberikan persetujuannya. 

Bambang mengatakan untuk bisa membangun ibukota baru dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut diantaranya untuk pembangunan berbagai infrastruktur, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Salah satu infrastruktur yang harus dibangun misalnya Bandara. Infrastruktur tersebut penting untuk menghubungkan Jakarta yang nantinya akan berperan sebagai sentra bisnis dengan ibukota baru.

Selain itu, infrastruktur lainnya yang juga perlu disiapkan seperti gedung-gedung pemerintahan, jalan, dan fasilitas transportasi. Maka itu, Bambang menekankan, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah pun harus diperhitungkan. Artinya, harus ada lahan yang luas dan statusnya jelas. Hal ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.  (Baca: Pemerintah Akan Gandeng Swasta Jika Jadi Bangun Ibu Kota Baru)

Mengingat besarnya kebutuhan dana, menurut Bambang, pemerintah bakal mengkaji matang-matang soal pembiayaan. Kajian tersebut melibatkan banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) juga swasta. "Presiden ingin tidak boleh memberatkankan APBN, maka tugas kami cari skema pembiayaan yang kreatif," ujarnya.