"Nanti dia (para petinggi Freeport) ke sini dua minggu lagi bertemu Menkeu," kata Jonan
Freeport Indonesia
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pihak Freeport akan segera datang ke Indonesia dalam dua pekan ke depan. Kedatangan pihak perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) tersebut untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal ini dikatakan Jonan saat ditanya mengenai hasil kunjungannya ke AS pada pekan lalu. Jonan mengatakan kedatangannya ke Freeport hanya untuk beramah tamah dengan para petinggi perusahaan tersebut. "Nanti dia (para petinggi Freeport) ke sini dua minggu lagi bertemu Menkeu," kata Jonan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/7).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Freeport Harap Oktober Dapat Kepastian Perpanjangan Operasional)

Jonan menjelaskan urusan kontrak PT Freeport Indonesia dengan pemerintah, yakni Kementerian ESDM, sudah selesai. Saat ini mereka hanya tinggal mencocokkan ketentuan-ketentuan lain yang ada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. 

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan regulasi mengenai stabilitas investasi perusahaan tambang. Stabilisasi ini merupakan salah satu hal yang dirundingkan dalam negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah.

Dia mengatakan tim dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah membuat perkiraan besaran penerimaan antara status Freeport berbentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan kontrak karya. Hasilnya, bentuk IUPK memberikan penerimaan negara lebih besar.

(Baca: Kementerian BUMN Tolak Divestasi Saham Freeport Lewat Bursa)

Mengenai stabilitas investasi, masih dibahas terkait ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah yang ideal. Hal ini nantinya akan dituangkan dalam satu paket regulasi. “Tadi sudah disepakati, karena semangatnya ke depan untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan satu paket regulasi, akan difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian ESDM,” ujarnya.

Selain kepastian investasi, sebenarnya ada tiga hal lain yang masuk perundingan. Ketiga hal itu adalah, kelanjutan operasi, pembanguanan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham.

Jonan enggan mengungkapkan apakah kedatangannya ke Istana Merdeka, Jumat kemarin, salah satunya membahas Freeport bersama Presiden Jokowi. "Tapi saya tidak boleh beritahu," katanya. (Baca: Freeport Belum Bayar Pajak, Gubernur Papua Mengadu ke Jokowi)

Ketika disinggung pembicaraannya apakah soal Peraturan Menteri yang sempat disinggung dalam Sidang Kabinet, dirinya hanya mengira-ngira hal tersebut dibahas Jokowi dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Dia mengaku menjalani sesi pertemuan yang berbeda dengan wakilnya.

Sementara Arcandra membantah pertemuannya dengan Jokowi membahas soal regulasi. Meski demikian, Arcandra memberitahukan bahwa Jokowi telah memberi arahan tentang strategi mewujudkan biaya energi yang adil kepada masyarakat. Di sisi lain dunia usaha tetap dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap sektor ini. "Sedang kami usahakan," katanya.

(Baca: Buat Aturan Hambat Investasi, Menteri ESDM dan LHK Ditegur Jokowi)

Artikel Terkait
Sri Mulyani memastikan akan bekerja sama dengan otoritas internasional untuk memverifikasi data transfer dana janggal WNI.
Polri merupakan satu dari tiga Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan anggaran terbesar.
“Menurut saya pribadi, peluang itu ada. Apakah terjadi di tahun depan awal atau akhir.”