Sri Mulyani: Kenaikan Bansos Bantu Kemiskinan Turun ke Bawah 10%
Pemerintah merencanakan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah sebesar Rp 292,8 triliun pada 2018. Anggaran tersebut, di antaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebesar Rp 17,3 triliun atau naik 73,3% dari alokasi tahun ini.
PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Adapun anggaran PKH naik lantaran pemerintah meningkatkan jumlah penerimanya dari enam juta menjadi 10 juta rumah tangga sangat miskin. (Baca juga: RAPBN 2018, Jokowi Perbesar Dana Bantuan Sosial dan Subsidi)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, jumlah penerima PKH bertambah lantaran pemerintah meyakini program PKH penting dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan. “Ini penting untuk mendorong level kemiskinan di bawah 10 persen,” kata dia saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Senin (21/8). Maka itu, menurut dia, Kementerian Sosial harus didorong agar bisa menyalurkan PKH secara tepat dan cepat.
Selain PKH, dana penanggulangan kemiskinan yang sebesar Rp 292,8 triliun juga diperuntukkan bagi subsidi di luar subsidi pajak Rp 161,6 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 10,8 triliun, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin dan penerima bantuan iuran (PBI) Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 13,5 triliun, bidik misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun. (Baca juga: RAPBN 2018, Anggaran Kemensos Naik Hampir Dua Kali Lipat)
Secara keseluruhan, ia menjelaskan, alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan yang masing-masing sebesar 5% dan 20% dari APBN juga untuk mengurangi kemiskinan. “Ini desain untuk mengurangi kemiskinan dan memotong kemiskinan antar generasi,” ucapnya.
Atas dasar itu, Sri Mulyani pun menepis anggapan bahwa besarnya dana penanggulangan kemiskinan dalam rangka meraup dukungan masyarakat menjelang pemilihan umum presiden (pilpres) 2019. Sebelumnya, anggapan tersebut muncul lantaran anggaran infrastruktur yang selama ini jadi fokus pemerintah tercatat hanya naik tipis dari Rp 401 triliun tahun ini menjadi Rp 409 triliun tahun depan.
Merespons anggapan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa memang tak semestinya pembangunan diukur dari anggaran yang terus naik. Menurut dia, efektifitas atas hasil dari pembangunan tersebut-lah yang penting. “Anggaran infrastruktur (tahun depan) Rp 409 triliun kan enggak harus nambah terus. Kapasitas untuk membangun itu yang penting,” kata dia. (Baca juga: Pemerintah Akan Bangun 856 Kilometer Jalan Tahun Depan)
