Hadiri Pansus DPR, Direktur Penyidikan KPK Dianggap Langgar Prosedur
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Direktur Penyidikan Brigadir Jenderal Aris Budiman melanggar prosedur karena menghadiri Pansus Hak Angket di DPR, Jakarta, Selasa (29/8) malam, tanpa izin pimpinan. KPK membentuk sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) untuk menilai prosedur yang telah dilanggar Aris Budiman.
“Sidang Dewan Pertimbangan Pegawai terdiri dari seluruh eselon 1, deputi maupun sekjen, ditambah biro hukum dan pengawasan internal," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (30/8).
(Baca: KPK Terus Dapat Dukungan Tolak Pansus Hak Angket)
Agus mengatakan pembentukan Dewan Pertimbangan Pegawai untuk menyidang pegawai KPK yang terindikasi melakukan tindakan tak sesuai prosedur. Aris menghadiri rapat Pansus Hak Angket tanpa seizin pimpinan KPK. Apalagi selama ini pimpinan KPK belum mengakui keabsahan Pansus Hak Angket dan sedang menunggu putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya segala bentuk yang tidak sesuai SOP, tidak sesuai prosedur mau pegawai atau struktural ada pembentukan DPP,” kata Agus.
Agus menuturkan, pimpinan KPK masih menunggu hasil dari sidang tersebut. Menurut Agus, pihaknya enggan terburu-buru menyimpulkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Aris.
“Hasilnya belum, kami akan dalami, kami ikuti langkah itu bagaimana rekomendasinya. Kalau memang diperlukan pemeriksaan berikutnya terhadap yang bersangkutan, kami ingin perkuat pengawas internal juga supaya cepat,” kata Agus.
(Baca: Wali Kota Tegal Terima Suap Rp 5,1 Miliar untuk Ongkos Pilkada 2018)
Adapun terkait ucapan Aris di hadapan Pansus Hak Angket DPR mengenai adanya friksi atau perbedaan di dalam KPK, Agus mengakui hal tersebut. Menurut Agus, friksi biasa terjadi di organisasi mana pun.
Kendati demikian, hal tersebut masih bisa diatasi internal KPK. “Kalau itu mempengaruhi pimpinan ya tidak pernah terjadi,” kata Agus.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pun menambahkan, persaingan antarkelompok di komisi antirasuah masih cukup sehat. Dia mengakui memang terdapat kelompok-kelompok di dalam internal KPK.
Kendati demikian, hal tersebut tak mengganggu kinerja KPK selama ini. Menurut Basaria, semua pekerjaan di KPK masih bisa berjalan tanpa kendala meski ada persaingan tersebut.
(Baca: Ditahan KPK, Walikota Tegal Klaim sebagai Korban Politikus Nasdem)
“Sementara ini masih sehat. Di antara seribu orang, enggak mungkin punya pemikiran yang sama. Pasti ada satu a, satu b. Hal ini masih bisa diselesaikan,” kata Basaria.
Di rapat Pansus KPK di DPR, Aris menceritakan beberapa permasalahan internal di KPK. Salah satunya, terkait dengan perbedaan pendapat ketika perekrutan penyidik.
Aris mengatakan, ada salah satu penyidik senior yang kerap menolak usulan rekrutmen penyidik dari kepolisian karena dinilai akan mengganggu kinerja KPK secara keseluruhan. Kendati demikian, Aris menyebut perbedaan pendapat tersebut disampaikan pada forum terbuka, seperti gelar perkara dalam bentuk konsep dan ide penyidikan.
(Baca: Tonny Budiono, Pejabat Berprestasi yang Akan Jalani Pensiun di Penjara)
