Belanja negara harus mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan antardaerah.

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menterinya untuk fokus dan detail dalam menyusun alokasi anggaran belanja negara 2018 yang diperkirakan mencapai Rp 2.200 triliun. Presiden meminta belanja negara dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan demikian bisa mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan antardaerah.

Ada 10 perintah Joko Widodo, di antaranya meminta para menteri untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas, alokasi dana pendidikan dan kesehatan yang terencana, hingga penyaluran dana subsidi tepat sasaran. (Baca: Jokowi: Penerimaan Turun, Dana untuk Daerah Juga Harus Turun)

Terkait penyaluran dana ke daerah, pemerintah pusat akan menyusun formula baru Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, para menteri wajib mengawal program pemerintah Nawacita dengan turun langsung ke lapangan, dan memastikan penggunaan APBN terbebas dari korupsi. (Baca: Jokowi Kesal Ada Menteri Masih Buat Peraturan Hambat Investasi)

Artikel Terkait
sembilan bendungan tersebut adalah Jatigede, Titab, Paya Seunara, Teritip, Tanju, Raknamo, Bajulmati, Rajui, dan Nipah