Hingga tahun lalu, Indonesia telah menghentikan 22 perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan negara mitra karena dinilai merugikan dan rawan sengketa di arbitrase internasional.
BKPM PTSP
Aktivitas kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Gedung BKPM, Jakarta. Katadata | Arief Kamaludin

Sejak empat tahun terakhir, Pemerintah Indonesia gencar memutuskan perjanjian investasi bilateral atau bilateral investment treaty (BIT) dengan banyak negara. Langkah ini dilakukan agar posisi Indonesia lebih kuat di hadapan investor asing dan tidak rentan digugat di arbitrase internasional. Ini juga upaya menghapus trauma kasus Bank Century.

Berdasarkan catatan Indonesia for Global Justice (IGJ), pemerintah hingga 2015 lalu telah melakukan penghentian terhadap 18 perjanjian bilateral dari total 64 BIT. Sebanyak 18 tersebut merupakan perjanjian investasi bilateral dengan berbagai negara, antara lain Belanda, Bulgaria, Italia, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Slovakia, Spanyol, dan Tiongkok. Ada pula, perjanjian dengan Kyrgistan, Laos, Prancis, Kamboja, India, Norwegia, Rumania, Turki, dan Vietnam.

Jumlah perjanjian yang diterminasi bakal terus bertambah. Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno menyatakan, ada lagi tambahan empat BIT yang dihentikan tahun lalu, yaitu dengan Hungaria, Pakistan, Argentina, dan Swiss.

“Dari hasil review, sampai tahun 2016, Indonesia telah melakukan diskontinyu terhadap 22 BIT dengan negara mitra,” ujarnya kepada Katadata, Jumat (24/3) lalu.

Sejak tahun 2013, pemerintah memang mulai membuat kajian komprehensif terhadap semua perjanjian investasi bilateral. Alih-alih menguntungkan, banyak perjanjian bilateral yang telah dirajut puluhan tahun lampau tersebut merugikan Pemerintah Indonesia.

Perjanjian perlindungan terhadap investasi pun terbukti gagal memberikan jaminan peningkatan investasi di Indonesia. Bahkan, perjanjian itu berpotensi disalahgunakan oleh investor untuk menggugat pemerintah ke arbitrase internasional. (Baca: Arbitrase Internasional, Alat Investor Asing Menggertak Pemerintah)

Alhasil, Indonesia kerap menerima sejumlah gugatan dari beberapa perusahaan asing melalui lembaga arbitrase internasional atau International Centre for Settlement of Investmen Dispute (ICSID). “Ditemukan kelemahan-kelemahan BIT,” kata Riyatno. 

Sengketa investasi yang paling memukul Pemerintah Indonesia adalah kasus penyelamatan (bailout) Bank Century tahun 2008. Pemerintah berupaya menyelamatkan bank tersebut agar tidak memicu masalah sistemik di sistem perbankan Indonesia, dengan menyuntikkan modal hingga Rp 6,7 triliun.

Belakangan, diketahui sekaratnya kondisi Bank Century akibat ulah dua pemegang saham pengendalinya yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi. Mereka secara diam-diam mengalihkan aset Bank Century ke perusahaan cangkang di negara suaka pajak sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman baru.

Pemerintah berupaya meminta pertanggungjawaban al-Warraq dan Rizvi lewat pengadilan di dalam negeri. Pengadilan in absentia atau tanpa kehadiran Rizvi dan al-Warraq di Jakarta mendakwa mereka melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ancaman hukumannya penjara 15 tahun dan wajib membayar sejumlah uang.

Namun, mereka tetap tidak terjamah meski Interpol telah mengeluarkan red notice. Bahkan, al-Warraq dan Rizvi kemudian menggunakan pengadilan arbitrase dengan mekanisme ISDS untuk ‘mencuci’ dosa-dosanya tersebut. Pengadilan di Indonesia dituding tidak adil dan bernuansa politis untuk mengkambinghitamkan Rizvi dan al-Warraq terkait keputusan pemerintah melakukan bailout Bank Century.

Ujung-ujungnya, status buron warga negara Arab Saudi dan Inggris itu dicabut Interpol. Rekeningnya pun batal dibekukan. Kini, Rizvi bebas bepergian menjalankan bisnisnya sedangkan al-Warraq dikenakan status wajib lapor setiap pekan kepada kepolisian Arab Saudi.

Selain kasus Bank Century, gugatan arbitrase yang dilayangkan investor asing terhadap Pemerintah Indonesia mayoritas berasal dari sektor energi. Salah satunya gugatan dari Churcill Mining tahun 2012 senilai US$ 1,2 miliar. Gugatan tersebut dilayangkan dengan menggunakan perjanjian investasi bilateral Inggris dan Indonesia yang ditandatangani tahun 1976.

No.

Penggugat

Negara Asal

Lembaga Arbitrase

1.

Newmont

Belanda

ICSID

2.

Churcill Mining Plc.

Inggris

ICSID

3.

Planet Mining

Inggris

ICSID

4.

Cemex Asia Ltd.

Meksiko

ICSID

5.

Amco Asia Corporation

Amerika Serikat

ICSID

6.

Karaha Bodas Company

Amerika Serikat

UNCITRAL

Sumber: Indonesia for Global Justice (IGJ)

Bercermin dari kasus Bank Century dan selalu babak belurnya Indonesia di arbitrase internasional, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menilai penting bagi pemerintah untuk menghentikan perjanjian investasi bilateral yang memungkinkan adanya gugatan arbitrase mekanisme ISDS.

“Reformasi kebijakan investasi domestik bisa menjadi alternatif atau solusi,” kata Rachmi dalam seminar tanpa tatap muka atau webinar mengenai pengadilan investasi multilateral, 22 Maret lalu. Sekadar informasi IGJ adalah LSM yang khusus mengangkat isu-isu perdagangan global yang terkait dengan Indonesia.

Model baru BIT

IGJ mencatat ada sejumlah alasan perlunya pemerintah mengkaji ulang BIT. Pertama, pencantuman terminologi "Pinjaman" sebagai investasi. Kedua, definisi dari aktivitas yang digolongkan sebagai investasi, seperti mengatur dan menjalankan fasilitas bisnis, akuisisi, memakai maupun melakukan disposisi terhadap hak kekayaan, termasuk hak kekayaan intelektual, serta kegiatan penggalangan dana melalui jual-beli valuta asing.

Ketiga, sektor-sektor investasi yang tertera dalam perjanjian. Poin ini mempersulit posisi pemerintah ketika harus memilih sektor yang terlarang bagi investasi asing di dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Keempat, hal yang berkaitan dengan re-invetasi. Kegiatan ini berpotensi merugikan pemerintah saat melakukan pengawasan investasi dengan format yang berbeda. (Baca: BI Ramal Dana Asing di Saham dan Obligasi Tergerus Kenaikan Bunga Fed)

Kelima, kontrak komersial yang memuat definisi investasi. Kontrak ini mengatur kegiatan penyediaan barang dan jasa, dan sebenarnya bukanlah merupakan suatu investasi.

Di sisi lain, pemerintah melalui BKPM juga memetakan sejumlah kelemahan dalam BIT yang merugikan Indonesia. Di antaranya adalah inkonsistensi klausul BIT dengan perundang-undangan di bidang penanaman modal, termasuk inkonsistensi antara klausul BIT Indonesia yang satu dengan yang lain.

Selain itu, pengaturan klausul yang tidak jelas sehingga memberikan celah bagi investor untuk melakukan treaty shopping atau penghindaran kewajiban pembayaran pajak. (Baca: BKPM Targetkan Investasi Rp 678,8 Triliun Tahun Depan)

Kalla century

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi di sidang kasus Bank Century di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 8 Mei 2014. (Katadata | Arief Kamaludin)

 

Berdasarkan temuan itu, pemerintah merekomendasikan negosiasi ulang perjanjian investasi bilateral sehingga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, menghentikan BIT yang sudah berakhir, maupun yang dinilai tidak cukup berkontribusi, khususnya bagi investasi dalam negeri.

“Sejumlah BIT memiliki risiko gugatan arbitrase lebih besar dibandingkan potensi kontribusinya bagi Indonesia,” ujar Riyatno.

Selain menghentikan sejumlah perjanjian investasi bilateral, Riyatno menjelaskan, pemerintah sedang memfinalisasi model baru BIT. Draf tersebut memuat hak Indonesia untuk menggugat balik investor atas kerugian yang timbul dari sebuah perjanjian investasi.

Gugatan itu bisa didaftarkan ke pengadilan negeri di Indonesia, tapi tidak bisa dibawa ke proses arbitrase internasional. Namun, BKPM tidak dapat menjelaskan detail pengaturan dalam BIT. “Karena masih dalam pembahasan.”

Yang jelas, Riyatno menyebut ada empat aspek dalam model baru BIT. Pertama, definisi-definisi yang lebih jelas. Kedua, penjelasan lebih rinci mengenai cakupan investasi dan investor yang dilindungi.

Ketiga, pasal right to regulate bagi pemerintah. Keempat, aturan yang lebih jelas tentang mekanisme penyelesaian sengketa dengan investor (investor dispute settlement mechanism).

Di sisi lain, Rachmi mengetahui adanya 30 klausul yang mengalami perubahan signifikan dalam draf BIT tersebut. Salah satunya mengenai prioritas kepentingan nasional di atas perlindungan terhadap investor. Selain itu, pemenuhan kewajiban, bukan hanya oleh negara penerima investasi tetapi juga oleh investor dan negara asal investor.

Terkait mekanisme ISDS, pemerintah juga melakukan sejumlah perubahan untuk menekan penggunaan ISDS sebagai metoda penyelesaian persoalan dalam perjanjian investasi. Ada empat strategi yang direncanakan pemerintah untuk mengantisipasi munculnya gugatan arbitrase melalui ISDS.

Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa harus dimulai dari pengadilan negeri di negara penerima investasi. Keputusan akhir yang mengikat dari proses di pengadilan negeri ini tidak bisa didaftarkan sebagai kasus arbitrase oleh investor untuk melawan negara.

Kedua, ISDS sebagai metoda penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan dengan surat persetujuan dari negara penerima investasi, seperti diatur dalam Konvensi New York, yang merujuk pada kedaulatan negara. Ketentuan ini akan diberlakukan untuk menekan kemungkinan persetujuan penggunaan ISDS secara otomatis berdasarkan perjanjian investasi.

Ketiga, mekanisme ISDS tetap dapat digunakan, tapi sebatas menyelesaikan sengketa yang berkaitan antara lain dengan National Treatment serta Most Favoured Nation (MFN). Yang dimaksud National Treatment adalah prinsip dasar dari General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) yang diterbitkan oleh organisasi perdagangan bebas dunia (WTO) yang melarang diskriminasi antara barang-barang impor serta domestik.

Sementara itu, klausul MFN mengatur perlakuan sama terhadap semua pihak sesuai dengan perjanjian-perjanjian WTO. Negara tidak bisa melakukan diskriminasi terhadap para mitra dagangnya. (Databoks: Separuh Investasi Asing 2016 Mengucur di Jawa)

Keempat, pengecualian secara umum dalam BIT Indonesia tidak bisa dijadikan dasar gugatan. Tujuannya untuk memastikan adanya perlindungan terhadap kepentingan negara, termasuk melindungi moral masyarakat, sumber daya yang hidup, maupun tidak hidup. Pengecualian juga mencakup kondisi perekonomian tertentu, khususnya dalam krisis keuangan global.

Rachmi menjelaskan, draf baru model BIT Indonesia ini juga memberi perlindungan maksimal terhadap kepentingan nasional dari kemungkinan ancaman dari dampak perjanjian investasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyoroti perlunya pemerintah mengecek ulang rekam jejak calon investor asing ke negara asal. Tujuannya untuk menyaring investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. “Terlebih, saat ini terjadi peningkatan penanaman modal asing atau PMA dari banyak negara.”

Ia menyatakan, ada sejumlah sektor yang yang rawan dimasuki investor asing bermasalah. Salah satunya adalah sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, nonbank, asuransi, dan sekuritas.

Riyatno menjelaskan, investor asing kini sudah melalui tahap seleksi sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.  Yang menjadi saringan awal adalah Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal. Berdasarkan Perpres tersebut, investasi asing pada sektor perbankan, khususnya bank konvensional dan bank syariah harus memiliki perizinan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, untuk sektor perbankan, setidaknya ada dua regulasi yang membatasi kepemilikan saham asing. Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang kepemilikan saham bank umum. Kedua, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, serta calon anggota dewan komisaris bank.

Riyatno menjelaskan, dengan adanya peraturan tersebut, OJK memberikan tanggung jawab kepada setiap bank untuk melakukan seleksi lebih ketat terhadap calon pengurus atau pengelolanya. Yang harus dicermati antara lain rekam jejak calon dan kepemilikan jabatan rangkap.

Sementara itu, OJK berharap penyeragaman BIT akan memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian bilateral. Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK Triyono mengungkapkan, aturan kepemilikan saham sudah banyak bagi investor lembaga keuangan. “Tampaknya sudah cukup melindungi kepentingan investor, baik domestik maupun asing,” katanya.

Artikel Terkait
"Minat masyarakat terhadap bank syariah memang terus meningkat, tetapi OJK akan terus mendorong industri mensosialisasikan (produknya)," kata Soekro
OJK masih melakukan kajian dalam memetakan transaksi investasi bitcoin.
OJK menganggap tak ada yang bisa dijadikan jaminan (underlying) bitcoin sebagaimana produk investasi lainnya.