Kurs Pajak 23-29 Maret, Rupiah Masih Melanjutkan Penguatan

Selama sepekan mendatang, kurs pajak rupiah ditetapkan menguat terhadap 20 mata uang asing.
Image title
23 Maret 2022, 10:56
Ilustrasi, kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk periode 23-29 Maret, kurs pajak rupiah ditetapkan menguat terhadap mayoritas mata uang asing yang masuk dalam daftar yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
Ilustrasi, kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk periode 23-29 Maret, kurs pajak rupiah ditetapkan menguat terhadap mayoritas mata uang asing yang masuk dalam daftar yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan besaran kurs pajak untuk periode 23-29 Maret. Nilai tukar rupiah untuk transaksi perpajakan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/KM.10/2022.

Melalui KMK tersebut, rupiah masih ditetapkan menguat terhadap mayoritas mata uang asing. Untuk periode 23-29 Maret, nilai tukar rupiah untuk transaksi perpajakan ditetapkan menguat terhadap 20 mata uang asing

Kurs pajak untuk transaksi terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) ditetapkan di level Rp 14.318 per Dolar AS. Level yang ditetapkan untuk periode 23-29 Maret ini menguat 0,26% dibandingkan level yang ditetapkan pada periode sebelumnya.

Kemudian, untuk transaksi perpajakan terhadap Yuan Tiongkok, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp 2.246,28 atau menguat 0,91% dibanding sepekan lalu. Lalu, terhadap Yen Jepang, rupiah ditetapkan di level Rp 12.072,72 per 100 Yen, menguat tipis 0,02%.

Advertisement

Adapun, kurs pajak untuk transaksi dengan Dolar Australia juga ditetapkan menguat di level Rp 10.442,12, menguat 0,52% dibandingkan level yang ditetapkan pada periode 16-22 Maret. Sementara, terhadap Poundsterling, nilai tukar rupiah untuk transaksi perpajakan masing-masing ditetapkan menguat 0,24% di level Rp 18.762,31.

Rupiah juga ditetapkan menguat terhadap mayoritas mata uang negara-negara Asia Tenggara. Terhadap Dolar Singapura, nilai rupiah ditetapkan di level Rp 10.525,31, menguat 0,16% dibandingkan nilai sepekan lalu. Lalu, terhadap Peso Filipina rupiah ditetapkan di level Rp 273,53 atau menguat 0,48%.

Terhadap mata uang negara-negara Asia Tenggara, nilai tukar rupiah hanya ditetapkan melemah terhadap Dolar Brunei Darussalam. Untuk transaksi perpajakan selama periode 23-29 Maret, rupiah ditetapkan di level Rp 10.528,83 per Dolar Brunei Darussalam, melemah 0,24% dibandingkan periode 16-22 Maret.

Selain terhadap Dolar Brunei Darussalam, dalam daftar kurs pajak selama sepekan mendatang, rupiah juga ditetapkan melemah terhadap Kroner Swedia. Terhadap mata uang negara Skandinavia ini, nilai rupiah ditetapkan di level Rp 1.609,26 per Kroner Swedia, atau melemah 0,7% dibandingkan nilai yang ditetapkan sepekan lalu.

Nilai tukar rupiah selama sepekan mendatang juga ditetapkan melemah terhadap Euro, yakni di level Rp 15.770,70 per Euro. Nilai tukar untuk transaksi perpajakan dengan mata uang Uni Eropa ini melemah 0,36% dibandingkan sepekan lalu.

Mata Uang Kode Kurs Pajak
23-29 Maret 16-22 Maret
Dolar AS USD 14.318,00 14.356,00
Dolar Australia AUD 10.442,12 10.496,82
Dolar Kanada CAD 11.274,55 11.210,90
Kroner Denmark DKK 2.119,27 2.111,39
Dolar Hongkong HKD 1.829,98 1.835,36
Ringgit Malaysia MYR 3.408,74 3.429,30
Dolar Selandia Baru NZD 9.777,76 9.803,43
Kroner Norwegia NOK 1.609,26 1.597,97
Poundsterling Inggris GBP 18.762,31 18.809,23
Dolar Singapura SGD 10.525,31 10.542,86
Kroner Swedia SEK 1.507,43 1.462,31
Franc Swiss CHF 15.266,35 15.453,84
Yen Jepang JPY 12.072,72 12.370,53
Kyat Myanmar MMK 8,04 8,19
Rupee India INR 187,62 187,25
Dinar Kuwait KWD 47.093,11 47.069,12
Rupee Pakistan PKR 79,79 80,44
Peso Philipina PHP 273,53 274,86
Riyal Saudi Arabia SAR 3.816,38 3.826,55
Rupee Sri Lanka LKR 53,87 61,57
Bath Thailand THB 429,07 433,33
Dolar Brunei Darussalam BND 10.528,83 10.503,10
Euro EUR 15.770,70 15.713,22
Yuan Tiongkok CNY 2.246,28 2.267,12
Won Korea KRW 11,65 11,65

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Kurs pajak merupakan nilai tukar yang menjadi dasar untuk pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), pajak ekspor dan Pajak Penghasilan (PPh). Penggunaannya didasarkan atas keharusan meengubah transaksi terkait perpajakan dalam mata uang asing ke rupiah.

Penggunaan kurs ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012, yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) PPN dan PPnBM. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa untuk transaksi penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM terutang, harus diubah ke dalam mata uang rupiah.

Kurs pajak ini berlaku untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan BKP dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Nilai tukar perpajakan ini, juga ditetapkan untuk transaksi pemanfaatan BKP dan/atau JKP dari luar daerah pabean. Daerah di luar pabean yang dimaksud adalah, wilayah Indonesia.

Kurs pajak terdiri atas 25 mata uang asing yang ditetapkan oleh BKF Kementerian Keuangan. Artinya, setiap transaksi terkait perpajakan, dan bea masuk yang menggunakan 25 mata uang asing dalam daftar, harus diubah ke dalam rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan.

Adapun, untuk transaksi perpajakan terhadap mata uang di luar daftar yang ditetapkan oleh BKF, pelaku usaha harus mengkonversinya terlebih dahulu ke dolar AS menggunakan kurs spot.

Kurs pajak, kemudian digunakan berdasarkan nilai konversi untuk mata uang tersebut. Nilai yang digunakan adalah kurs untuk transaksi perpajakan dalam dolar AS, yang telah ditentukan oleh BKF.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait