Partai Buruh Setuju Perppu Cipta Kerja, Ini Alasannya
Partai Buruh menyatakan memilih diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) omnibus law UU Cipta Kerja ketimbang beleid tersebut dibahas kembali di parlemen. Alasannya, partai buruh menilai penerbitan Perppu sudah sesuai dengan kedaruratan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, kaum buruh menilai jika UU Cipta Kerja kembali dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka hasilnya akan sama saja.
Penilaian tersebut, didasarkan atas beberapa kebijakan yang diambil oleh DPR ketika mengesahkan UU Cipta Kerja, tidak menyerap aspirasi dari kaum buruh.
Kedua, kemenangan partai buruh dan serikat buruh dalam uji formil UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, memberi waktu 2 tahun kepada pembuatan undang-undang untuk melakukan perbaikan. Jika tidak, demi hukum UU Cipta Kerja menjadi inskonstitusional permanent.
Untuk memenuhi persyaratan MK, pembuat UU telah menyepakati pembahasan UU Cipta Kerja menjadi prolegnas prioritas. Artinya, pembuat UU tidak membiarkan 2 tahun itu berlalu begitu saja. Bahkan, sudah dilakukan revisi terhadap UU PPP sebagai pintu masuk pembahasan omnibus law.
Melihat situasi yang demikian, Partai Buruh berdiskusi dengan pakar hukum tata negara. Ada dua pilihan, pertama membiarkan UU Cipta Kerja dibahas ulang oleh DPR dan kedua adalah mendesak dikeluarkan Perppu.
"Setelah kami kaji, pilihannya jatuh yang pertaama. Jika dibahas di DPR hasilnya akan sama dengan sebelumnya," kata Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Sabtu (31/12).
Selain itu, Partai Buruh berpandangan lahirnya Perppu Cipta Kerja ini, sudah memenuhi syarat kedaruratan. Syarat kedaruratan yang dimaksud tersebut, antara lain tiga tahun berturut-turut upah tidak naik.
Kemudian, oursourcing yang merajalela, serta banyak buruh yang dipaksa menerima paket pesangon dengan nilai kecil, bahkan hanya 0,5%.
"Partai kami adalah partai kelas. Maka itu adalah bentuk darurat, di mana saat ini terjadi darurat upah, darurat outsourcing yang merajalela, darurat PHK, darurat karyawan kontrak yang berulang-ulang, darurat pesangon yang kecil. Maka kami memilih Perppu," ujarnya.
Terkait dengan isi Perppu, Said Iqbal mengaku pihaknya sudah mengusulkan secara tertulis. Bahkan, isi Perppu sudah didiskusikan dengan Tim Kadin. Dengan kata lain, ada sosial dialog yang sudah dilakukan.
