JHT Adalah Dana yang Diterima Saat Pekerja Pensiun, Ini Penjelasannya

Dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, ada satu program yang dibuat pemerintah untuk memastikan keamanan ketersediaan penghasilan ketika seseorang memasuki usia pensiun, yaitu program JHT, atau jaminan hari tua. JHT adalah salah satu program perlindungan tenaga kerja, yang telah diterapkan sejak 1992, melalui UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keberadaan program jaminan hari tua tergolong penting bagi individu, khususnya pekerja. Sebab, program ini memberikan perlindungan finansial kepada pekerja ketika memasuki masa pensiun. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar iuran selama bekerja, para pekerja dapat memiliki simpanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun.

Bagi stabilitas perekonomian, program JHT juga memegang peranan penting. Pasalnya, pekerja yang memiliki jaminan hari tua cenderung lebih stabil secara finansial, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memastikannya, iuran JHT adalah bersifat wajib.

Apa sebenarnya JHT itu, dan apa saja manfaat yang dapat diberikan program ini, serta seperti apa aspek perpajakan yang menyertainya? Simak ulasan singkat berikut ini.

Pengertian JHT

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua, JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Keberadaan program JHT ini, merupakan pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua. Program ini menggunakan sistem tabungan pensiun yang bersifat wajib. Jadi, peserta perlu melakukan iuran setiap bulan.

Artinya, iuran JHT adalah bersifat wajib, dimana setiap pemberi kerja harus mendaftarkan pegawainya dalam kepesertaan program jaminan hari tua dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPSJ) Ketenagakerjaan. Selain itu, setiap orang yang bekerja juga wajib mendaftarkan diri menjadi peserta program ini.

Adapun, BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peserta dan Perhitungan JHT

Mengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta program JHT adalah dua pihak, yakni peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah. Kategori peserta penerima upah adalah semua pekerja, baik yang bekerja pada perusahaan, maupun perseorangan. Ini termasuk juga orang asing yang telah bekerja di Indonesia lebih dari enam bulan.

Sementara, kategori peserta bukan penerima upah mencakup pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja bukan penerima upah selain pekerja mandiri.

Terkait perhitungannya, untuk  kategori penerima upah, besaran JHT adalah 5,7% dari upah. Dari besaran tersebut, sebesar 2% dibayarkan oleh peserta JHT. Sementara, 3,7% dibayarkan oleh pemberi kerja.

Sebagai contoh, jika upah seseorang tercatat sebesar Rp 5 juta. Maka, besaran iuran yang harus dibayarkan setiap bulan adalah 5,7% dkalikan upah tersebut, yakni Rp 285.000. Dari besaran iuran tersebut, sebanyak Rp 100.000 dibayarkan oleh peserta (2% x Rp 5 juta). Sementara, sebanyak Rp 185.000 dibayarkan oleh pemberi kerja (3,7% x Rp 5 juta).

Sedangkan, untuk peserta dari kategori bukan penerima upah, penentuan besaran iuran JHT mengacu pada PP 46/2015, yakni ditetapkan sesuai dengan lapisan penghasilan.

Dalam Lampiran I PP 46/2015, besaran iuran JHT untuk peserta bukan penerima upah ini, dimulai dari lapisan pendapatan hingga Rp 1.099.000 per bulan. Untuk besaran penghasilan ini, iuran JHT yang ditetapkan adalah sebesar Rp 20.000 per bulan.

Manfaat JHT

Manfaat dari program JHT adalah sejumlah dana yang akan dikembalikan sebesar iuran yang terkumpul, ditambah dengan hasil pengembangannya. Hasil pengembangan ini, setidaknya sebesar rata-rata bunga deposito counter rate dari bank pemerintah.

Peserta JHT juga tidak perlu menunggu hingga usia 56 tahun untuk bisa memanfaatkan dana yang terkumpul. Berdasarkan aturan yang berlaku, peserta bisa mengambil maksimal 10% dari dana yang terkumpul dari saldo sebagai persiapan usia pensiun. Selain itu, sebanyak 30% dari total saldo dapat diambil untuk uang perumahan.