Berita PPh Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

PPh, PPN, dan PPnBM merupakan sumber penerimaan pajak terbesar pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan tren positif penerimaan PPh pada 2025, sejalan dengan kebijakan baru yang diterbitkan dalam Perpres 201 Tahun 2024.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan sinyal bahwa insentif pajak penghasilan atau PPh final 0,5% untuk UMKM akan diperpanjang hingga tahun depan.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres 201 Tahun 2024 yang memuat regulasi detail APBN 2025, termasuk penurunan target PPh badan dan kenaikan signifikan pada PPh Pasal 21.

SPT Tahunan PPh untuk tahun 2024 masih dilaporkan melalui laman DJP Online, dan baru pada tahun 2026 akan menggunakan sistem coretax yang mulai diimplementasikan pada Januari 2025.

Pemerintah berencana menghentikan subsidi Pertalite untuk pengemudi ojol. Namun kebijakan ini dianggap tidak praktis dan tidak adil, mengingat kondisi ekonomi mereka yang rentan.

Pemerintah dan DPR mempertimbangkan pengimplementasian Tax Amnesty Jilid III sebagai bagian dari Prolegnas RUU Prioritas 2025, bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan reformasi sistem perpajakan.

Rencana pemerintah menggelar tax amnesty jilid III menuai kritik karena memberi keringanan pada orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah terbebani tarif PPN 12%.

Penerimaan pajak Indonesia sudah mencapai 76,3% dari target, dengan total Rp 1.517,53 triliun. Meski PPh migas menurun, penerimaan dari PPnBM meningkat, didorong konsumsi domestik tinggi.

Anggito Abimanyu dari Kementerian Keuangan mengidentifikasi peluang pajak yang belum tergali dari shadow economy, yang berperan dalam PDB namun belum kena pajak.

“PPh Badan turun jadi 20% tapi tarif PPN naik 12% maka ekonomi tetap melambat,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan penyesuaian besar pada kebijakan pajak, meliputi penurunan PPh badan dan penanganan keras terhadap pengemplang pajak.

Prabowo mendukung penurunan tarif PPh badan dari 22% ke 20% untuk mengurangi beban masyarakat, menurut Drajad Wibowo dan Hashim Djojohadikusumo.

Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa kontribusi penerimaan pajak tidak dikelompokkan ke dalam kontribusi kelas menengah maupun nonkelas menengah. Tapi berdasarkan subyek pajak.

Porsi pajak penghasilan dari kelas menengah masih sangat kecil, tidak lebih dari 1% dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor UMKM informal yang belum tergabung dalam sistem perpajakan.