Pemerintah Evaluasi Pengawasan Karantina Pasca-Lolosnya Pasien Omicron
Pemerintah berjanji akan mengevaluasi pengawasan karantina pelaku perjalanan luar negeri. Hal ini menyusul ditemukannya seorang pasien positif Omicron yang lolos dari karantina.
"Saat ini fokus pemerintah adalah melakukan evaluasi keberlanjutan terkait pengawasan karantina sesuai Surat Edaran Satgas yang berlaku," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring, Selasa (28/12).
Satgas menegaskan, seluruh pelaku perjalanan wajib menjalani karantina sesuai aturan yang berlaku. Pelaku perjalanan tidak diperbolehkan keluar dari lokasi karantina apabila belum dinyatakan negatif Covid-19 saat tes keluar. Hal ini berlaku di seluruh wilayah karantina.
Wiku mengatakan, kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air telah mencapai 47 kasus. Sebanyak 46 kasus merupakan pelaku perjalanan luar negeri, sementara satu kasus ditemukan pada penularan di masyarakat.
Pemerintah saat ini masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di tingkat kabupaten/kota untuk mencegah penularan Omicron. Adapun pemerintah kabupaten/kota diimbau untuk menindaklanjuti PPKM mikro dan operasionalisasi posko di desa dan kelurahan. Sementara itu, konsep micro lockdown menjadi bagian dari PPKM mikro di tingkat RT.
"Ini tetap diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk membatasi kegiatan masyarakat," ujar dia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menjelaskan bagaimana kronologi pasien positif Omicron lolos dari karantina. Awalnya, menurut dia, perempuan yang datang dari Inggris tersebut dinyatakan positif Covid-19 saat tiba di Indonesia. Namun, pasien meminta tes pembanding untuk meyakinkan hasilnya.
“Memang boleh (tes kedua), dites hasilnya negatif,” katanya.
Pasien lalu mengajukan permintaan untuk keluar dari karantina dan melaksanakan isolasi mandiri. Namun, hasil whole genome sequencing pasien lima hari kemudian keluar dan menunjukkan hasil positif varian Omicron.
Hal ini membuat Kemenkes mengejar pasien tersebut dan keluarganya. Namun, hasil tes yang belakangan dilakukan kepada pasien dan keluarganya sudah menunjukkan hasil negatif. “Kami kejar lagi yang bersangkutan, kami tes (bersama) keluarganya. Hasilnya negatif,” kat Budi Gunadi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/12) dikutip dari Antara.
Budi mengatakan kejadian ini menjadi pelajaran untuk pihaknya membenahi ketentuan tes.