Harga Minyak Melonjak, Ini Dampaknya ke Subsidi BBM hingga Listrik
Harga minyak dunia sempat menyentuh US$ 130 per barel, dua kali lipat dari harga minyak Indonesia (ICP) yang dipatok pemerintah dalam asumsi APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel. Lonjakan harga minyak berpotensi mengerek beban subsidi minyak tanah, gas, BBM, hingga listrik.
Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menjelaskan, kenaikan harga minyak mentah dunia akan berdampak pada ICP. Dalam Nota Keuangan APBN 2022, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 akan berdampak pada penambahan subdisi di berbagai komoditas energi.
Ia menjelaskan, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 akan berdampak pada penambahan subsidi minyak tanah sebesar Rp 49 miliar, LPG sebesar Rp 1,40 triliun, dan listrik Rp 295 miliar.
“Bertambahnya beban subsidi listrik karena pembangkit kita masih banyak yang menggunakan solar dan salah satu penentuan tarif dasarnya adalah ICP,” kata Mamit kepada Katadata.co.id, Rabu (9/3).
Selain itu, pemerintah juga harus membayarkan kompensasi mencapai US$ 2,65 trilun kepada Pertamina atas setiap kenaikan ICP US$ 1. "Jadi memang sangat besar sekali beban yang harus ditanggung oleh pemerintah terkait dengan kenaikan harga minyak dunia ini," ujarnya.
Dalam APBN 2022 subsidi energi mencapai sebesar Rp 134,02 triliun. Anggaran subsidi ini terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp 77,54 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp 56,47 triliun.
Ia juga khawatir kenaikan harga minyak akan mengerek inflasi pada tahun ini sebagai efek dari pelemahan rupiah yang berpotensi terjadi akibat kenaikan impor migas. Mamit menjelaskan, kenaikan harga minyak akan mendorong impor migas yang membutuhkan dolar AS. Indonesia saat ini hanya memproduksi 670 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi mencapai 1,4 juta barel per hari.
“Kita kan importir minyak ya dan harus membeli dalam jumlah besar. Saya khawatir dampaknya pada depresiasi rupiah," kata Mamit.
Ia menilai solusi mudah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan subsidi adalah menaikkan tarif listrik dan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, ia ragu karena pemerintah harus memperhitungkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi.
