ADB Siapkan Rp 1.422 T untuk Mengatasi Perubahan Iklim

13 Oktober 2021, 12:13

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Deretan gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (19/5/2021). Berdasarkan hasil riset perusahaan konsultan Verisk Maplecroft, DKI Jakarta menduduki urutan pertama di dunia sebagai kota paling rentan terhadap risiko lingkungan yang dinilai dari kualitas udara dan air, tekanan panas, kelangkaan air, kerentanan terhadap perubahan iklim dan eksposur lanskap, populasi, ekonomi sertaÊinfrastruktur terhadap bahaya alam.

Bank Pembangunan Asia (ADB) akan menambah alokasi dukungan pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim dari US$ 80 miliar menjadi US$ 100 miliar atau setara Rp 1.422 triliun. Dana ini akan diberikan kepada negara-negara anggota ADB secara bertahap hingga 2030 mendatang.

"Krisis iklim memburuk setiap hari, mendorong banyak orang untuk menyerukan peningkatan pendaan perubahan iklim. Kami mengambil tindakan untuk memenuhi panggilan ini dengan meningkatkan pendanaan dari sumber daya kami sendiri pada 2030,” kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resminya, Rabu (13/10).

Asakawa menjelaskan, pendanaan iklim yang diperbesar adalah upaya utama ADB mendukung target penanganan perubahan iklim anggotanya. Banyak negara anggotanya yang mengambil tindakan berani untuk mempromosikan pemulihan yang hijau, tangguh, dan inklusif sekalipun tengah terpukul pandemi Covid-19.

Ia menyebut ada urgensi dukungan pembiayaan karena Asia dan Pasifik menjadi kawasan yang akan paling terdampak oleh krisis iklim. Asakawa pada Mei lalu mengungkapkan bahwa sekitar 60% penduduk di kawasan ini bekerja di sektor yang rentan terhadap perubahan pola cuaca.

ADB mencatat, alokasi pembiayan iklim yang sudah digelontorkan tahun lalu mencapai US$ 5,3 miliar. Adapun anggaran US$ 4,5 miliar atau 86% alokasi tahun lalu digunakan untuk mendukung program pengurangan dampak perubahan iklim, sedangkan US$ 751 juta atau 14% untuk dukungan adaptasi.

Asakawa menjelaskan, bantuan pembiayaan iklim US$ 100 miliar hingga tahun 2030 akan digunakan untuk lima agenda utama. Lima agenda tersebut, yakni:

Pembiayaan untuk mitigasi iklim, termasuk penyimpanan energi, efisiensi energi, dan transportasi rendah karbon. ADB memperkiraan alokasi pembiayaan untuk agenda ini mencapai US$ 66 miliar.
Peningkatan skala proyek adaptasi transformatif. Agenda ini terutama ditujukan untuk meningkatkan adaptasi dan ketahanan sektor-sektor yang sensitif seperti perkotaan, pertanian, dan air. ADB memperkirakan pendanaan agenda ini secara kumulatif mencapai US$ 34 miliar.
Peningkatan pendanaan iklim dalam operasi sektor swasta ADB. Agenda ini bertujuan untuk meningkatan operasional, pemulihan permintaan pasar untuk pembiayaan pasca pandemi, teknologi dan inovasi baru dalam pembiayaan iklim dan area bisnis baru untuk operasi iklim sektor swasta.
ADB berencana mendukung prakarsa-prakarsa ini dengan pembiayaan sebesar US$ 12 miliar, tetapi juga menyiapkan cadangan untuk mengantisipasi penambahan US$ 18 miliar hingga US$ 30 miliar.
Baca Juga
- Perubahan Iklim, Juli 2021 Bulan Terpanas dalam 142 Tahun Terakhir
Dukungan untuk pemulihan pascapandemi yang berorientasi ekonomi hijau dan inklusif. Dukungan ini termasuk platform pembiayaan inovatif seperti ASEAN Catalytic Green Finance Facility dan Green Recovery Platform, serta pemanfaatan dana dari pasar modal dan investor sektor swasta untuk infrastruktur rendah karbon.
Dukungan untuk reformasi di negara anggota ADB. Dukungan terutama untuk mengambil tindakan penarikan pinjaman berbasis kebijakan, sehingga dapat mendukung peningkatan mitigasi iklim.

Asakawa mengatakan, ADB juga memobilisasi sumber eksternal untuk mendukung lima agenda tersebut. Sumber daya eksternal, mencakup dana perwalian donor yang dikelola ADB, pembiayaan dari dana iklim bilateral, serta dukungan multilateral seperti Global Environment Facility, Climate Investment Fund, Green Climate Fund.

Reporter: Abdul Azis Said

Editor: Agustiyanti