Menteri LHK Sebut BPLDH Dapat Danai Alih Fungsi Lubang Tambang

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan beroperasi mulai 1 Januari 2020.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
9 Oktober 2019, 17:11
lubang tambang
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi lubang bekas tambang. Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang akan beroperasi mulai 1 Januari 2020 dan antara lain dapat mendanai alih fungsi lubang tambang.

Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang akan beroperasi mulai 1 Januari 2020. Melalui lembaga ini, pemerintah dapat memberikan pembiayaan investasi industri kayu hingga alih fungsi lubang tambang. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan BPDLH  nantinya dapat membiayai berbagai program lingkungan hidup, termasuk mencakup pembiayaan alih fungsi bekas lubang tambang untuk ekowisata dan pemulihan kebakaran hutan dan lahan. Namun, menurut dia, prioritas saat ini adalah program yang sudah berjalan. 

"Saya sudah lama menyiapkan BPDLH ini dengan Ibu Sri Mulyani dan juga Bappenas," ujar Siti di Jakarta, Rabu  (9/1). 

(Baca: Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Untuk Lingkungan Hidup)

Adapun program yang sudah berjalan antara lain mencakup hibah untuk pelaku usaha kecil, investasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat. Sementara pembiayaan yang akan dikelola BPDLH antara lain pada bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Lebih lanjut siti menjelaskan, BPDLH juga akan mulai membiayai investasi pada industri kehutanan yang selama ini sulit mendapat kredit dari perbankan. 

"Ini dukungan untuk masyarakat. Investasi juga termasuk, misalnya hutan-hutan tanaman rakyat. Seperti industri kayu yang susah dapat kredit. Itu kan hutan rakyat juga tapi harus berusaha di kayu, itu juga akan didukung," kata dia. 

(Baca: Sri Mulyani Sebut Dana Kelolaan BPDLH Berpotensi Capai Rp 800 Triliun)

BPDLH merupakan transformasi dari BLU Pusat P2H yang sudah berjalan sejak 2008 yang tercatat memiliki saldo mencapai sekitar  Rp 2,1 triliun.  

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, selain saldo awal  Rp 2,1 triliun dari BLU, masih ada dana lain yang nantinya akan menjadi modal BPDLH.

"BDPLH berpotensi mengelola dana sebesar Rp4,29 triliun di tahun 2020. Ada dana reboisasi, dana dari Norwegia, dan APBN," kata Andin.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait