Investasi Lewat LPI hingga Kuartal II Diprediksi Serap 36 Ribu Pekerja

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) akan mulai beroperasi pada akhir kuartal I ini.
Agatha Olivia Victoria
25 Februari 2021, 16:52
lembaga pengelola investasi, indonesia investment authority
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ilustrasi. Indonesia Investment Authority (INA) berpotensi menyerap 36 ribu tenaga kerja.

Lembaga Pengelola Investasi  akan beroperasi pada akhir kuartal I 2021. Lembaga yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA) berpotensi menyerap 36 ribu tenaga kerja.

Dewan Pengawas LPI Darwin Cyril Noerhadi mengatakan, investasi yang masuk ke Indonesia akan menggerakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. "Dengan asumsi investasi yang masuk US$ 2 miliar ke LPI hingga kuartal II 2021, 36 ribu tenaga kerja akan terserap," kata Darwin dalam Seminar Virtual Sovereign Wealth Fund- Strategi Pendanaan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Kamis (25/2).

Investasi sebesar US$ 2 miliar akan mendorong kenaikan pertumbuhan investasi 1,08% sehingga mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,33%. Menurut Darwin, tugas LPI dalam menciptakan lapangan kerja sudah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. LPI diharapkan dapat mengundang investasi jangka panjang.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Moekti Soejachmoen menilai, Indonesia sangat membutuhkan investasi guna meningkatkan lapangan kerja. Adapun setiap kenaikan investasi sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,3%.

Setiap 0,3% kenaikan pertumbuhan ekonomi, akan menciptakan kesempatan kerja rata-rata 0,16%. "Sehingga setiap 0,3% kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menyerap sekitar 75 ribu tenaga kerja," ujar Moekti dalam kesempatan yang sama.

Menurut dia, Indonesia memang memerlukan terobosan dalam mengundang investasi asing. Ini karena terbatasnya kapasitas pembiayaan pemerintah baik fiskal maupun Badan Usaha Milik Negara untuk membiayai investasi.

Adapun realisasi investasi asing langsung RI relatif lebih kecil setiap tahunnya dibandingkan dengan negara yang sudah memiliki LPI. "Setiap tahunnya semakin menurun dan rendah jika dibandingkan dengab Malaysia, India, dan Vietnam," kata dia.

Pemerintah fokus mengundang investor untuk pengembangan proyek-proyek infrastruktur, dalam dua tahun pertama pendirian LPI. Ini tercantum dalam peta jalan (roadmap) LPI jangka tiga hingga lima tahun ke depan.

"Kami fokus pada aset infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2).

Ia mengatakan, pemerintah ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas aset dan memperluas kapasitas dengan mitra global untuk penciptaan nilai tambah pascapandemi Covid-19. Pandemi, membuat banyak sektor usaha melemah, termasuk transportasi, baik bandara maupun pelabuhan.

Menurutnya, bandara dan pelabuhan akan menjadi sektor yang sangat menarik dalam jangka menengah karena lalu lintas penerbangan dan pelayaran domestik yang mulai kembali tinggi. Ia yakin pemulihan lalu lintas di bandara domestik akan lebih cepat dibandingkan dengan bandara hub internasional.

Tidak hanya di sektor infrastruktur, LPI juga bisa menjadi sarana investor untuk melakukan investasi saham di BUMN. Salah satunya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), gabungan tiga bank syariah BUMN yang baru saja diresmikan awal Februari 2021 ini.

Menurut dia, BSI membutuhkan peningkatan modal yang signifikan dalam jangka menengah untuk mendukung operasionalnya. Pemerintah mendorong bank ini melakukan penambahan modal melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu alias rights issue.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Video Pilihan

Artikel Terkait