Indonesia Butuh Rp 266 T per Tahun untuk Capai Target Penurunan Emisi
Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dana mencapai Rp 266,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa angka tersebut sangat besar jika dibandingkan kebutuhan penanganan kesehatan saat Covid-19. "Dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun ini, alokasi untuk kesehatan saja hanya Rp 172 triliun," kata Sri Mulyani dalam Webinar Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future, Jumat (11/6).
Indonesia membutuhkan dana Rp 3.461 triliun atau US$ 247,2 miliar hingga 2030 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Meski demikian, Bendahara Negara menyebutkan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan untuk perubahan iklim dalam APBN baru Rp 86,7 triliun per tahun. "Ini pasti tidak akan memadai karena baru 41% dari kebutuhannya," ujar dia.
Ia pun berharap agenda perubahan iklim tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga swasta, BUMN, masyarakat, dan pemerintah daerah. Masyarakat, menurut dia, dapat membantu penurunan emisi dengan mengurangi konsumsi barang tidak ramah lingkungan hingga tak membuang sampah sembarangan. Sementara pemda bisa berkontribusi melalui pengalokasian anggaran untuk perubahan iklim dalam APBD.
Saat ini, sudah ada 11 daerah yang diuji coba untuk melakukan budget tagging atau alokasi anggaran tetap untuk perubahan iklim. Kesebelas daerah tersebut meliputi tujuh provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota.
Tahun ini, Sri Mulyani menyebutkan bahwa akan ada enam daerah tambahan yang mengikuti program tersebut. "Kami berharap nantinya seluruh daerah bisa berpartisipasi sehingga kekuatan Indonesia bisa dua kali lipat dari APBN dan APBD dalam agenda perubahan iklim ini," katanya.
