Laju Ekonomi Digital Indonesia Dinilai Belum Sejahterakan Masyarakat
Indonesia ikut menikmati akselerasi digitalisasi ekonomi selama pandemi Covid-19. Namun, pengamat memperingatkan akselerasi ini belum tertransmisi pada kesejahteraan masyarakat, tercermin dari pendapatan per kapita yang justru anjlok.
Ekonom Senior CORE Indonesia Hendri Saparini mengatakan digitalisasi, cenderung mendorong sejumlah negara maju bisa menikmati kenaikan produk domestik bruto (PDB). Namun, tidak semua dapat mengalaminya. Ia menyebut Indonesia dan India tidak mengalami perubahan pendapatan per kapita sekalipun digitalisasi melesat di dua negara tersebut.
"Beberapa negara peningkatan penetrasi internet tidak berpengaruh terlalu signifkan terhadap peningkatan pendapatan per kapita, misalnya di Indonesia justru turun tadinya masuk upper-midlde income menjadi lower middle," kata Hendri dalam diskusi dengan media, Rab (29/12).
Data Google, Temasek, dan Bain & Company dalam laporan bertajuk e-Conomy SEA 2021 menunjukkan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 70 tahun ini, naik 49% dibandingkan tahun lalu. Nilainya kemudian melompat menjadi US$ 146 miliar pada 2025, lalu naik lagi menjadi US$ 330 miliar pada 2030.
Di sisi lain, Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia pada kelompok negara berpendapatan menengah bawah pada tahun ini. Resesi ekonomi membuat PDB per kapita Indonesia turun dari US$ 4.050 menjadi US$ 3.870.
Hendri menilai akselerasi digital di Indonesia cenderung tumbuh di sektor hiburan dan sosial sehingga tak tertransmisi ke pendapatan per kapita. Survei Bank Dunia dan Statsita menunjukkan, dua dari tiga alasan masyarakat menggunakan internet di Indonesia yakni untuk hiburan dan games.
Selain itu, menurut Hendri, penggguana e-commerce sebagai salah satu pendorong digitalisasi juga masih dimanfaatkan hanya untuk memudahkan transaksi. Perkembangan e-commerce tidak diikuti dari sisi kesiapan suplai.
"Tidak heran kenapa di e-commerce masih banyak barang-barang impor karena kita tidak siap dari sisi suplai. Oleh karena itu kita perlu ada strategi yang lebih komperehnsif," kata dia.
Pemerintah perlu mengimbangi akselerasi digital dengan perbaikan di struktur ekonomi. Perlu ada dukungan kesiapan dari sisi produksi untuk mengimbangi pertumbuhan digitalisasi. Dengan demikian, digitalisasi dapat memaksimalkan produksi dari berbagai bahan baku dalam negeri dan menekan permintaan impor.
Ia juga mengingatkan, pemerintah perlu memastikan semua sektor hingga setingkat mikro sudah siap menyambut digitalisasi. Pemerintah harus memikirkan agar digitalisasi menciptakan tenaga kerja baru bukan justru menggerus lapangan kerj.
"Misalnya sekarang ini sangat marak P2P lending, ini memang akan mendorong inklusi keuangan. Namun, bagaiamana dengan lembaga keuangan mikro yang selama ini sudah tumbuh di masyarakat?," kata Hendri.
Lembaga keuangan mikro yang sudah eksisting akan sulit bersaing dengan pembiayaan digital dari sisi layanan dan biaya dana. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memperisapkan digitalisasi untuk semua level hingga level mikro untuk memaksimalkan manfaat dari digitalisasi.
