Chatib Basri Ingatkan Dampak Pembangunan Ibu Kota Baru Membebani APBN
Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur membutuhkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Chatib Basri mengingatkan, proyek ini akan membebani keuangan negara di tengah ruang fiskal pemerintah yang semakin terbatas.
Ia menjelaskan, pembiayaan tahap awal ibu kota baru dipastikan menggunakan APBN. Menurutnya, sektor swasta baru tertarik masuk setelah infrastruktur dasar dibangun.
Selain itu, menurut Chatib, swasta baru tertarik untuk berinvestasi di proyek IKN jika pemerintah mampu memberikan jaminan bahwa pembangunannya tidak akan mangkrak di tengah jalan. Oleh karena itu, kehadiran APBN dibutuhkan untuk memberikan jaminan bahwa proyek akan berkelanjutan.
"Jaminan pemerintah ini akan menjadi beban APBN. Ia menjadi utang implisit atau contingent liabilities," tulisnya dalam kolom opini di sebuah surat kabar nasional, Kamis (3/2).
Pemerintah juga berencana menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan ibu kota baru. Terkait skema ini, menurut Chatib, APBN juga tetap hadir memberikan dukungan. Kerja sama tersebut, menurut dia, kemungkinan memerlukan viability gap fund atau project development agar proyeknya menjadi layak dikerjakan secara komersial.
Kementerian Keuangan sebelumnya juga menjelaskan, pembiayaan ibu kota baru akan menggunakan sejumlah skema, termasuk investasi melalui Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D). Melalui jalan ini pun, Chatib menilai keuangan tetap akan terbebani karena kebutuhan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang mendapatkan penugasan.
"Selain itu, risiko dari investasi BUMN juga bisa jadi contingent liabilities pemerintah sehingga ujung-ujungnya, kembali jadi beban APBN. Itu sebabnya, peran APBN secara eksplisit ataupun implisit dalam pembiayaan ibu kota negara akan relatif besar," ujarnya.
Menurut Chatib, prioritas APBN perlu difokuskan untuk kesejahteraan rakyat, yakni mengurangi kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, mengatasi risiko ketimpangan pendapatan, akses pendidikan serta investasi di sektor kesehatan.
Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira sebelumnya juga memperingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam menggunakan APBN membiayai proyek tersebut. Menurutnya, konsolidasi fiskal akan semakin berat dengan adanya proyek tersebut.
"Target untuk defisitnya turun ke bawah 3% akan sulit kalau belanja nya masih agresif ke mega proyek yang membutuhkan dana besar," kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (19/1).
