AS Diprediksi Tak Akan Cabut Blokir Huawei meski Xiaomi & TikTok Bebas

Huaweidituduh AS sebagai risiko keamanan nasional karena dugaan hubungannya dengan militer Tiongkok
Image title
15 Juni 2021, 09:47
huawei, amerika serikat, digital, joe biden
Huawei dan Xiaomi
Logo Huawei dan Xiaomi. Meski blokir untuk Xiaomi dan TikTok telah dibuka, namun Presiden AS Joe Biden diprediksi tak akan mencabut blokir Huawei.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah resmi mencabut perintah eksekutif pemblokiran TikTok dan Xiaomi yang dikeluarkan pendahulunya yakni Donald Trump. Namun, pencabutan blokir diprediksi akan sulit bagi Huawei.

Mengutip Gizmochina, isu keamanan masih menjadi alasan sulitnya AS di bawah kendali Biden membuka blokir Huawei.  Dengan adanya aturan itu, AS kemungkinan tetap mengabaikan teknologi Huawei dan masih memasukannya dalam daftar entitas terbatas. 

Padahal AS sedang merancang Undang-Undang (RUU) Inovasi dan Persaingan AS. Dalam rancangan regulasi baru itu AS telah mengalokasikan anggaran US$ 54,2 miliar atau Rp 771,2 triliun untuk menopang kompetensi di sejumlah bidang teknologi.

"Huawei masih dituduh oleh pejabat AS sebagai risiko keamanan nasional karena dugaan hubungannya dengan militer dan badan keamanan Tiongkok," dikutip dari Gizmochina pada Senin (14/6).

Advertisement

Adanya aturan itu telah mematahkan anggapan bahwa Biden akan melonggarkan kebijakan pendahulunya, Donald Trump. RUU tersebut saat ini masih menunggu pengesahan di kongres di AS. 

Alasan lainnya yaitu kondisi anak pendiri Huawei Ren Zhengfei, Meng Wanzhou yang saat ini masih menunggu ekstradisi di Vancouver, Kanada untuk diadili di AS. Pada Februari lalu Ren mengakui bahwa situasi yang menimpa anaknya membuat Huawei sangat sulit dihapus dari daftar entitas perdagangan.

Selain itu pada dua pekan lalu, Biden juga memasukkan 59 perusahaan asal Tiongkok, termasuk di antaranya Huawei dan tiga perusahaan telekomunikasi, ke dalam daftar hitam investasi. Perusahaan AS dilarang menanamkan modalnya ke 59 perusahaan tersebut dan diminta untuk menarik seluruh modalnya paling lambat satu tahun setelah perintah eksekutif ini berlaku pada 2 Agustus 2021. 

"Departemen keuangan akan menegakkan larangan membeli dan menjual sekuritas di 59 perusahaan ini dan memperbarui daftar perusahaan yang sebelumnya dirilis departemen pertahanan,” kata seorang pejabat pemerintahan Biden, seperti dikutip Reuters, dua pekan lalu (4/6).

Huawei sebenarnya telah masuk daftar hitam (blacklist) perdagangan AS sejak Mei 2019 lalu. Pemerintah Negeri Paman Sam melarang korporasi bekerja sama dengan Huawei, tanpa izin.

Dampaknya, Google tidak dapat bermitra dengan Huawei. Perangkat Huawei pun tidak didukung sistem operasi atau operating system (OS) Android maupun Google Mobile Services (GMS) seperti Gmail, YouTube, dan lainnya.

Nasib Huawei berbeda dengan perusahaan Tiongkok lainnya, seperti pengembang TikTok, ByteDance dan Xiaomi. Biden pada pekan lalu (9/6) telah resmi mencabut perintah eksekutif terkait pemblokiran TikTok oleh Trump. 

Biden memilih untuk mengatasi risiko keamanan TikTok dengan mengidentifikasi aplikasi dan mempromosikan internet yang terbuka. "Pemerintah berkomitmen untuk mempromosikan internet yang terbuka, dapat dioperasikan, andal, dan aman untuk mendukung ekonomi digital global,” kata seorang pejabat senior pemerintah pada pekan lalu (9/6) dikutip dari The Verge.

Padahal, TikTok sempat ditekan dan diminta untuk menjual sebagian sahamnya kepada perusahaan di Negeri Paman Sam. Mantan Presiden AS Donald Trump saat itu memberikan batasan waktu kepada ByteDance untuk menjual operasional TikTok di AS. 

ByteDance sempat berencana membentuk TikTok Global untuk operasional di AS. Perusahaan asal AS, Oracle rencananya mempunyai 12,5% dan Walmart 7,5% saham. 

Setelah Joe Biden memimpin AS, ByteDance membatalkan kesepakatan dengan Oracle dan Wallmart. "Trump telah pergi. Alasan kesepakatan itu hilang bersamanya," kata sumber yang mengetahui masalah ini, dikutip Business Insider, Februari lalu (15/2).

 

 

Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait