AS Diprediksi Tak Akan Cabut Blokir Huawei meski Xiaomi & TikTok Bebas

Fahmi Ahmad Burhan
15 Juni 2021, 09:47
huawei, amerika serikat, digital, joe biden
Huawei dan Xiaomi
Logo Huawei dan Xiaomi. Meski blokir untuk Xiaomi dan TikTok telah dibuka, namun Presiden AS Joe Biden diprediksi tak akan mencabut blokir Huawei.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah resmi mencabut perintah eksekutif pemblokiran TikTok dan Xiaomi yang dikeluarkan pendahulunya yakni Donald Trump. Namun, pencabutan blokir diprediksi akan sulit bagi Huawei.

Mengutip Gizmochina, isu keamanan masih menjadi alasan sulitnya AS di bawah kendali Biden membuka blokir Huawei.  Dengan adanya aturan itu, AS kemungkinan tetap mengabaikan teknologi Huawei dan masih memasukannya dalam daftar entitas terbatas. 

Padahal AS sedang merancang Undang-Undang (RUU) Inovasi dan Persaingan AS. Dalam rancangan regulasi baru itu AS telah mengalokasikan anggaran US$ 54,2 miliar atau Rp 771,2 triliun untuk menopang kompetensi di sejumlah bidang teknologi.

"Huawei masih dituduh oleh pejabat AS sebagai risiko keamanan nasional karena dugaan hubungannya dengan militer dan badan keamanan Tiongkok," dikutip dari Gizmochina pada Senin (14/6).

Adanya aturan itu telah mematahkan anggapan bahwa Biden akan melonggarkan kebijakan pendahulunya, Donald Trump. RUU tersebut saat ini masih menunggu pengesahan di kongres di AS. 

Alasan lainnya yaitu kondisi anak pendiri Huawei Ren Zhengfei, Meng Wanzhou yang saat ini masih menunggu ekstradisi di Vancouver, Kanada untuk diadili di AS. Pada Februari lalu Ren mengakui bahwa situasi yang menimpa anaknya membuat Huawei sangat sulit dihapus dari daftar entitas perdagangan.

Selain itu pada dua pekan lalu, Biden juga memasukkan 59 perusahaan asal Tiongkok, termasuk di antaranya Huawei dan tiga perusahaan telekomunikasi, ke dalam daftar hitam investasi. Perusahaan AS dilarang menanamkan modalnya ke 59 perusahaan tersebut dan diminta untuk menarik seluruh modalnya paling lambat satu tahun setelah perintah eksekutif ini berlaku pada 2 Agustus 2021. 

"Departemen keuangan akan menegakkan larangan membeli dan menjual sekuritas di 59 perusahaan ini dan memperbarui daftar perusahaan yang sebelumnya dirilis departemen pertahanan,” kata seorang pejabat pemerintahan Biden, seperti dikutip Reuters, dua pekan lalu (4/6).

Halaman:
Reporter: Fahmi Ahmad Burhan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...