Jokowi: Inggris Lirik Investasi Rp 132 Triliun ke Ekonomi Hijau RI
Pemerintah tengah mempromosikan investasi hijau sebagai sektor bisnis masa depan di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan, investor asal Inggris akan berinvestasi sebesar US$ 9,29 miliar atau setara Rp 132,52 triliun (kurs Rp 14.265/USD) pada ekonomi hijau RI.
Pertemuan dilakukan pada Senin (1/11) pagi sebelum Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow. Komitmen investasi dari perusahaan yang hadir diperlukan untuk mendukung percepatan transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia.
"Saya ingin menyampaikan apresiasi komitmen investasi Bapak Ibu sekalian ke Indonesia sebesar US$ 9,29 miliar. Indonesia siap menjadi mitra yang baik bagi investasi Anda," kata Jokowi dalam pertemuan dengan CEOs Forum dengan sejumlah investor besar Inggris, seperti dikutip pada keterangan pers, Selasa (2/11).
Jokowi mengatakan, Indonesia membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement alias pensiun dini dari pembangkit batubara serta menggantikannya dengan energi terbarukan. Pemerintah mengidentifikasi, ada 5,5 GW PLTU batubara yang bisa masuk dalam proyek.
Adapun, total kebutuhan pendanaan mencapai US$ 25-30 miliar selama 8 tahun ke depan. Mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan, Indonesia akan mengalihkan pembangkit batubara dengan renewable energy pada 2040.
"Dengan catatan jika terdapat kerja sama, teknologi, nilai keekonomian yang layak, dan pendanaan internasional yang membantu transisi energi tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Indonesia memiliki potensi pengembangan kendaraan dan baterai listrik. Sebab, terdapat kekayaan mineral di Tanah Air, seperti nikel, tembaga, dan bauksit/alumunium. Saat ini, sudah ada komitmen investasi senilai US$ 35 miliar yang sedang berjalan dalam mata rantai baterai dan kendaraan listrik.
Kemudian, Indonesia sedang membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektare. Nantinya, kawasan industri itu akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan seperti hydropower dan solar panel farm sehingga produk yang dihasilkan bersifat ramah lingkungan.
Presiden menambahkan, ia telah menandatangani Peraturan Presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme carbon trading ke depan. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, langkah ini juga meningkatkan pendanaan pembangunan.
