Indonesia Hati-Hati Respons Ancaman Boikot KTT G20 Bila Putin Hadir
Amerika Serikat (AS) hingga Kanada menolak rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Indonesia pada akhir tahun ini. Pemerintah mengambil langkah dengan berhati-hati menyikapi dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap pertemuan G20.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan perlu kebijakan yang hati-hati dalam merespons konflik tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap mencoba memfasilitasi kehadiran seluruh anggota ke Bali pada akhir tahun mendatang.
"Tentu saja ini membutuhkan satu kebijakan penuh dengan kehati-hatian. Kita sebagai presidensi akan merespons seperti apa," kata Dedy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/4).
Ia mengatakan, misi forum Presidensi G20 Indonesia ialah untuk memfasilitasi 20 negara untuk berdiskusi bersama terkait tiga isu prioritas yang diusung. Isu tersebut meliputi arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi baru dan terbarukan.
"Kita sebagai Presidensi memfasilitasi ke-19 negara, satu Uni Eropa, dan organisasi internasional yang akan hadir unntuk bersama-sama berdiskusi dalam forum G20,"
Adapun, Amerika Serikat (AS) akan memboikot sejumlah pertemuan G20 jika pejabat Rusia hadir. Negeri Abang Sam juga menyatakan menolak tegas rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan dia telah menjelaskan posisi itu kepada menteri keuangan lainnya dalam grup. AS juga telah meminta agar Indonesia mengeluarkan Rusia dari forum G20.
"Saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana," kata Yellen, dikutip dari CNN, Kamis (7/4).
Pejabat lain mengatakan Gedung Putih mempersiapkan kemungkinan Presiden AS Joe Biden tidak menghadiri KTT G20 tahun ini jika Rusia berpartisipasi.
Biden mengatakan selama konferensi pers di Brussels bulan lalu bahwa Rusia harus dikeluarkan dari G20, tetapi perlu ada kesepakatan di antara anggota lain untuk meresmikan langkah tersebut.
Indonesia selama ini menyatakan netralitasnya akan mengundang semua anggota seperti yang telah dilakukan presidensi sebelumnya.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Perioritas Dian Triansyah Diani mengatakan Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. “Berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya,” kata Dian dalam konferensi pers, Kamis (24/3) seperti dikutip dari Antara.
Indonesia juga akan berkonsultasi dengan semua anggota G20. Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah berbicara dengan seluruh anggota tentang agenda prioritas.
Pemerintah Cina mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tetap fokus pada tiga agenda utama Presidensi G20 di konflik Rusia dan Ukraina. Pernyataan ini disampaikan terkait dengan upaya beberapa negara yang ingin menambahkan isu Rusia dan Ukraina ke dalam agenda G20 tahun ini.
"Kami juga sudah mengetahui bahwa Indonesia menyampaikan pendiriannya bahwa G20 adalah forum ekonomi dan finansial,” kata Duta Besar Cina untuk Indonesia Lu Kang dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (31/3) dikutip dari Antara.
Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun ini menghadapi tantangan di tengah berlangsungnya konflik Rusia dan Ukraina. Negara-negara sesama anggota G20 terpolarisasi. Ada yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia, ada yang memihak Ukraina, dan bergeming dengan sikap tidak memihak, seperti Indonesia.
“Kami sangat setuju Indonesia bisa mengabaikan gangguan-gangguan tersebut,” katanya.
