Ada Momentum yang Hilang dari Pemangkasan Cuti Bersama

Peluang perbaikan bisnis hotel dan akomodasi terhambat pemangkasan cuti bersama yang dilakukan pemerintah
Ameidyo Daud Nasution
6 Desember 2020, 10:00
Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran
Katadata
Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran (Ilustrasi: Joshua Siringo Ringo)

Bisnis perhotelan  merupakan salah satu sektor yang paling terimbas Covid-19. Meski demikian, sektor ini sudah mulai menunjukkan sinyal kebangkitan usai terhantam pandemi.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan sektor akomodasi dan makanan-minuman pada kuartal III mencapai 14,79%. Padahal triwulan sebelumnya sektor ini terkontraksi hingga minus 22,3%.

Selain itu tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Oktober mencapai 37,48% atau naik 5,36 poin dari September 2020. Meski demikian, pengusaha hotel enggan terburu-buru menyatakan kondisi saat ini sudah menunjukkan pemulihan. 

"Oktober itu ada kenaikan okupansi 20% karena ada long weekend cuti bersama berikut Maulid Nabi," kata Wakil Ketua Umum Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran dalam sebuah sesi wawancara dengan Katadata.co.id, Rabu (2/12).

Maulana mengatakan kondisi sulit masih dirasakan pengusaha hotel. Bahkan lebih dari separuh dari pekerja di sektor perhotelan sudah dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal keberadaan karyawan merupakan salah satu hal paling penting dalam bisnis akomodasi.

Dia juga menganggap peluang perbaikan bisnis akomodasi terhambat pemangkasan cuti bersama yang dilakukan pemerintah. “Hilang momentum apalagi hidupnya sektor pariwisata ini kan dari orang libur,” kata bos PT Tuah Tirapah itu.

Oleh sebab itu para pengusaha terpaksa memutar otak untuk bertahan dari pandemi yang belum jelas akhirnya ini. Mereka juga meminta sejumlah keringanan dan insentif agar tidak tumbang. Berikut petikan wawancara Maulana dengan Ameidyo Daud dari Katadata.co.id:

Data BPS menunjukkan perbaikan bisnis perhotelan sendiri, bagaimana pengusaha melihat hal ini ?

Apa yang disampaikan BPS sesuai dengan survei internal PHRI di 26 provinsi. Dari data itu, ada kenaikan okupansi 20% karena ada long weekend cuti bersama berikut Maulid Nabi pada Oktober. Awalnya rata-rata okupansi 34%, kemudian meningkat sekitar 54%. Itu yang berkontribusi menutup okupansi bulanan.

Jadi bukan ditunjang oleh pemulihan, tapi long weekend ?

Iya, masyarakat biasanya berlibur atau leisure yang terbesar itu saat lebaran, tahun baru, libur sekolah, cuti bersama, libur keagamaan yang ditetapkan pemerintah.

Wilayah mana yang sudah mulai pulih?

Umumnya average okupansi tertinggi di pulau Jawa karena punya infrastruktur tol yang terhubung dari Banten sampai Jawa Timur. Di Pulau Sumatera, dominasinya Lampung dan Palembang karena terhubung tol dan ferry. Di Bali kontribusi okupansi 70% kontribusinya dari turis asing, di masa pandemi ini bagaimanapun paling tinggi hanya 30%.

Ada kaitannya dengan turis domestik yang lebih memilih jalan darat ?

Benar, apalagi masyarakat masih khawatir (Covid-19), traveler itu kan enggak mau pusing. Saya juga highglight negara kepulauan dan transportasi yang menjadi favorit adalah transportasi udara. Itulah yang meningkatkan pergerakan sampai di angka 300 juta tahun 2018 dan turun jadi 250 juta 2019.

Kemudian, pada saat pandemi untuk menggunakan penerbangan perlu persyaratan seperti uji rapid test, itu kan peningkatan biaya. Satu lagi, di dalam pesawat itu ada social distancing sehingga load factor mereka enggak penuh. Sehingga trennya sekarang orang menggunakan kendaraan pribadi karena mereka lebih leluasa dan bisa menikmati perjalanan. Waktu tempuh pun lebih singkat, misal dalam waktu 5 jam mereka bisa sampai di Semarang, kemudian selama 10 jam sudah sampai di Jatim, 14-15 jam sudah sampai di Bali.

Dengan model perjalanan darat yang marak ini, apa dampaknya ke pengusaha hotel ?

Reservasi kita agak menurun karena kalau orang naik mobil itu kan last minute pemesanannya dan punya waktu untuk mengubah itinerary. Apalagi sangat mudah mendapatkan hotel sekarang, tinggal lewat aplikasi saja, cukup datang ke satu spot saja bisa dapet kamar.

Masih ada kekhawatiran wisatawan terkait Covid-19, bagaimana penerapan 3M di perhotelan sejauh ini ?

Sebenarnya kekhawatiran traveller itu adalah penularan ketika mereka melakukan pergerakan wisata, bukan karena kekhawatiran di tempatnya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hotel restoran adalah tempat usaha yang sangat mengandalkan interaksi orang.

Kami tidak ada pilihan selain meyakinkan publik dulu dengan penerapan protokol tersebut. Makanya protokol menjadi wajib, begitu sudah diterapkan baru kami publikasikan. Kalau dulu kan persaingan hotel adalah fasilitas seperti kolam renang dan lain, sekarang protokolnya dulu. Jadi sebagus apapun kalau tidak ada protokol kesehatannya tidak akan mau mereka. Ditambah lagi pemerintah juga memberikan stimulus dalam program CHSE itu. Itu kan ada auditnya sehingga kami melakukan self assesment.

Tapi penularan masih terjadi, contohnya usai liburan panjang ?

Penyebaran virus itu saat pergerakan mengunjungi destinasi wisata bukan di hotel. Di kawasan destinasi ini kan masalah perubahan perilaku masyarakat, seharusnya menerapkan adaptasi normal baru. Di tempat usaha sangat mudah dilakukan dan sanksinya jelas. Namun, pola perubahannya memang tidak mudah dan perlu waktu. Kami berharap pemerintah mengevaluasi apa yang harus dilakukan guna mengantisipasi  kerumunan bukan menahan orang bergerak karena harus menjalankan ekonominya.

Menahan orang bergerak itu erat kaitannya dengan pemangkasan cuti?

Termasuk. Namun, PSBB sudah tidak menurunkan angka Covid-19, karena masih banyak yang tinggal di lingkungan padat penduduk. Perspektif kami, bukan dengan cara pembatasan saja tetapi harus melakukan langkah mengedukasi masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku yakni menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah malah memangkas tiga hari cuti, dampaknya akan seperti apa?

Cancellation (pembatalan). Begitu dipotong 3 hari tanggal 28-30 Desember 2020, berarti kalau dia mau berwisata bolak balik maksimal 4 hari. Padahal berkaca dari Oktober kemarin okupansi tinggi itu bisa didapat (dari cuti bersama).

Dengan adanya pemangkasan ini, berapa okupansi yang bisa tercapai di akhir tahun ?

Saya tidak berani melakukan forecast karena sekarang market itu sangat unpredictable. Sebenarnya kalau tidak ada pemangkasan itu bisa naik karena liburnya cukup panjang, 11 hari. Dengan 11 hari itu kami masih optimistis okupansi bisa tumbuh 10% dibandingkan Oktober. Jadi karena ada pemangkasan itu, kami pesimis bisa tercapai.

Bisa dikatakan akan ada momentum yang hilang?

Betul, hilang momentum apalagi bergeraknya sektor pariwisata ini kan dari masa berlibur, beda dengan sektor lain. Dalam kondisi pandemi ini tidak ada yang bisa diharapkan karena business tourism sudah terdampak perubahan perilaku seperti meeting hybrid dengan Zoom. Kedua, pemerintah tidak banyak melakukan kegiatan di hotel lagi, sehingga kontribusi selama ini 30-40% menjadi lebih kecil. Sehingga lebih banyak faktor leisure yang menolong bisnis perhotelan.

Insentif apa lagi yang perlu diberikan pemerintah dalam menghadapi low season dan ketidakpastian dari Covid-19 ini?

Pemerintah sudah memberi beberapa stimulus untuk sektor pariwisata. Kami berharap di 2021 hal tersebut dipertahankan, karena situasinya masih rumit dan demand masih tidak jelas. Apalagi border untuk wisman belum tahu kapan dibuka, itu yang paling penting.

Okupansi dari Januari sampai September 2020 kalau dibandingkan dengan bulan yang sama 2019 kondisinya  minus 26%, bahkan hingga bulan kesepuluh ini juga enggak lebih dari 30%. Okupansi terendah 2019 itu mencapai 43%, itu pun cuma satu bulan dan average okupansi tahunan itu 56%.

Sehingga, saat pandemi ini perusahaan harus melakukan efisisensi karyawan dan listrik. Ada hotel yang lebih dari 50% karyawannya dipangkas. Otomatis yang kami harapkan BLT terhadap karyawan harus tetap ada. Kami juga sampaikan ke pemerintah bahwa program PEN itu tidak pas karena demand-nya tak jelas sehingga waktu pengembalian (dana) jadi tidak pasti.

Apa yang diharapkan pengusaha?

Kami berharap adanya subsisdi berupa modal kerja. Kami sudah serahkan ke Kemenparekraf supaya membantu perusahaan untuk bertahan, karena kalau tidak akan rumit untuk membangunnya kembali. Kemudian yang berikutnya selain BLT, PPh 25 dan pajak final untuk UMKM itu diteruskan sampai 2021. PBB juga, harusnya tidak dipungut dulu karena dalam situasi sulit. Kalaupun kemampuannya ada, diprioritaskan untuk membayar karyawan atau yang lain untuk bertahan.

Modal kerja ini seperti apa ?

Jumlahnya sekitar Rp 19 triliun selama 6 bulan. Kita berhitung berdasarkan kriteria yang sudah dibuat, tidak ada perubahan (dari pengajuan Juli). Yang berbeda itu subsidi okupansi kami minta di angka 20%. Jadi kalau misalnya okupansi 25% menjadi 45%, kalau 30% menjadi 50%. Otomatis perusahaan akan running dan karyawan masih bisa diserap karena ada pendapatan.

Sudah berapa banyak pekerja hotel yang harus dirumahkan atau bahkan di-PHK?

Saya sudah tidak lagi melakukan evaluasi siapa saja yang sudah tutup atau tidak. Namun, kalau dari sistem karyawan bisa diprediksi. Kami (PHRI) punya jumlah kamar itu sekitar 776.025 dan dengan koefisien 0,7 maka tenaga kerjanya sekitar 543 ribu orang. Tapi sekarang koefisiennya turun jadi 0,3 artinya lebih dari 50% sudah tidak bekerja lagi, mungkin sekitar 300 ribu sampai 400 ribu.

Untuk restoran,  sampai PSBB jilid dua itu, yang tutup permanen itu sudah 1.033 restoran dengan sampling-nya 4.469 restoran di DKI Jakarta. Dari data BPS, setiap restoran itu rata-rata mempekerjakan 23 orang, ini berarti lebih dari 23.750 orang. Akhirnya sekarang tenaga kerja di restoran itu multitasking. Jangan heran kalau lihat manajer Pizza Hut sampai turun jualan di pinggir jalan. Memang sangat rumit kondisinya.

Dari pengusaha sendiri sudah mengambil langkah kreatif untuk bertahan ?

Kondisinya sekarang kita sudah dituntut untuk berinovasi. Kalau di hotel ada pay now stay later, jadi menjual kamar hari ini untuk dipakai sampai tahun depan. Ada juga work from hotel, atau sekolah sambil berlibur. Anak-anak sekolah dari jam 8-12 habis itu bisa kembali menikmati liburan lagi, mengurangi rasa bosan. Lalu ada program staycation juga bagi mereka yang bosan dengan suasana rumah bisa menginap di hotel.

Strategi lain adalah dengan menerapkan protokol guna meyakinkan konsumen bahwa hotel sudah mengantisipasi Covid-19. Ada juga yang beralih ke touchless, seperti di tempat parkir dan lift. Menu makanan juga pake QR Code, payment juga bisa pake dompet digital. Tapibila semua pakai teknologi, tenaga kerja jadi korban. Jadi yang menerapkan strategi ini enggak banyak.

Strategi tersebut termasuk menjadikan beberapa hotel sebagai tempat isolasi mandiri ?

Bisa jadi strategi bertahan, tapi bisa jadi malapetaka juga. Core business kami kan bukan rumah sakit. Begitu kami menerima pasien tanpa gejala otomatis harus memulihkan semuanya kembali dan tak semudah dibayangkan.

Bisnis kami selalu fokus dan sangat sensitif dengan interaksi orang. Yang mendaftar banyak, sampai 33 hotel berisi 4.000 kamar tapi yang terpakai cuma tiga hotel. Itupun okupansinya tidak sampai 100%.

Kenapa hanya sedikit yang terpakai?

Karena tidak sesuai dengan yang kami bayangkan. Pertama, ketika RS Wisma Atlet itu dikabarkan penuh saat PSBB jiid dua ternyata kenyataannya belum penuh. Nah, begitu kami menerima penawaran, (seharusnya) yang disewa kan satu building, tapi dibayar berdasarkan kamar yang dipakai. Ya rugilah.

Kedua, pengumuman daftar hotel sebagai tempat isolasi mandiri itu membuat tamu kabur seperti yang dialami hotel di Jawa Timur. Hal-hal seperti itu yang membuat bisnis kami terganggu.

Tapi kan PHRI sendiri awalnya yang mengumumkan?

Saat yang pertama, memang kesalahan kami mengumumkannya. Setelah itu kami meminta langsung kepada Ketua Satgas Covid-19 agar tak ada lagi pengumuman hotel karena ada dampak. Nah, sampai sekarang justru daftarnya masih keluar, bahkan terpampang di website Satgas.

Belum bisa dibilang 2021 akan pulih juga ya ?

Penggerak demand saat ini pemerintah, realisasinya mudah, tinggal melakukan kegiatan di daerah. Namun, berat untuk daerah yang sangat bergantung pada wisman seperti Bali. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana industri pariwisata di Bali hidup. Sementara untuk mengeksekusi travel bubble butuh effort dan perjanjian bilateral antar negara, jadi tidak mudah.

Kedua, perubahan kebijakan sangat sensitif dengan sektor pariwisata. Kami bukan sektor yang ingin melawan Covid-19, tidak. Kami begini karena sektor ini sudah kena terlalu dalam dibandingkan sektor lain. Sektor lain masih bisa bernapas, kami sudah tidak bisa.

Dalam kondisi sulit ini, kita harus fokus kepada perubahan perilaku di masyarakat agar bisa melakukan kegiatan kembali. Sekarang physical distancing sangat berdampak kepada pariwisata tapi kami terima sebagai kondisi yang harus dihadapi bersama. Tapi tolong bantu perubahan perilaku di masyarakat, jangan sampai lost control.

 

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

Video Pilihan

Artikel Terkait