Kementerian BUMN Bantah Isu Pos Indonesia Bangkrut

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah isu yang menyebut PT Pos Indonesia bangkrut. Alasannya, kondisi keuangan Pos Indonesia tahun lalu masih mencatatkan laba sebesar Rp 130 miliar.

"Masih laba, kan," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno kepada Katadata.co.id, Senin (22/7).

Meski begitu, laba perusahaan pelat merah ini tahun lalu sebenarnya jauh di bawah laba tahun sebelumnya yang mencapai Rp 355 miliar.

Pada awal tahun ini, Direktur Keuangan dan Umum Pos Indonesia Eddi Santosa pernah menjelaskan, capaian laba tersebut juga jauh di bawah target laba yang ditetapkan perseroan di awal 2018 yaitu sekitar Rp 400 miliar. Kecilnya perkiraan laba tahun buku 2018 karena Pos Indonesia melayani program Pos Universal yang merupakan penugasan dari pemerintah.

"Persoalannya begini, Pos masih melayani Pos Universal, itu sebetulnya public service obligation (PSO)," kata Eddi di kantornya, Jakarta, awal Januari 2019. Layanan Pos Universal yang diberikan Pos Indonesia, dilakukan selama 6 hari per minggu. Sedangkan, postal services di luar negeri melayani layanan pos universal tinggal 4-5 hari per minggu.

(Baca: PT Pos Indonesia Bantah Bangkrut dan Bayar Gaji Gunakan Utang)

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang layanan Pos Universal, Pos Universal merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin terselenggaranya layanan pos jenis tertentu sehingga memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

Pemerintah menugaskan penyelenggara pos kewajiban tersebut, yang pelaksanaannya dibiayai pemerintah dari dana penyelenggaraan layanan Pos Universal dengan memperhatikan aspek kualitas, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Meski dibiayani pemerintah, namun Eddi saat itu mengatakan bahwa Pos Indonesia masih mengeluarkan biaya untuk menjalankan tugas tersebut karena pemerintah tidak memberikan subsidi penuh. "Jadi Pos Indonesia masih nombokin biaya tugas yang diberikan pemerintah kepada Pos Indonesia," katanya.

Bantahan Pos Indonesia Bangkrut

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh perusahaan, hari ini, Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia Benny Otoyo mengakui dalam rangka penugasan yang diberikan Pemerintah, Pos Indonesia memikul dua tugas besar. Pertama, beban masa lalu sebelum terjadinya liberalisasi industri postal tanah air. Kedua, penugasan PSO yang belum mendapatkan kompensasi sesuai dengan tugas yang dipikul.

(Baca: Tingkatkan Kinerja, Pos Indonesia Berharap dapat Penugasan Pemerintah)

Benny menjelaskan, pihaknya melakukan transformasi bisnis untuk menjawab disrupsi yang tengah terjadi di industri postal tanah air ini. Aspek-aspek yang menjadi fokus transformasi bisnis Pos Indonesia meliputi transformasi bisnsi, sumber daya manusia (SDM), penguatan anak usaha, termasuk diversifikasi atau pengembangan produk baru.

"Bahwa perusahaan struggle dalam menghadapi disrupsi, itu tidak unik dan wajar saja," kata Benny seperti dikutip dari keterangan resmi yang didapatkan oleh Katadata.co.id, Senin (22/7).

Fajar Harry juga menambahkan, pihak Kementerian BUMN selaku pemegang saham pengendali Pos Indonesia juga mendorong perseroan untuk melakukan langkah transformasi bisnisnya. "Memang harus ada langkah transformasi total terhadap bisnis Pos Indonesia. Itu yang kami sampaikan dalam RUPS terakhir Pos Indonesia. Mereka (Pos Indonesia) sudah rumuskan dengan Dewan Komisioner," ujarnya.

Jasa dan Layanan Industri Postal

Saat ini, Pos Indonesia sendiri memberikan beberapa bidang jasa. Pertama, jasa pengantaran atau kurir untuk surat, paket, maupun e-commerce. Kedua, jasa di bidang logistik. Ketiga, jasa keuangan seperti remitansi luar negeri maupun dalam negeri, pembayaran biller seperti PLN dan PDAM. Termasuk distribusi uang pensiun PNS, TNI, dan POLRI.

(Baca: Strategi Pos Indonesia untuk Tingkatkan Kinerja Keuangannya Tahun Ini)

Terakhir, mereka juga melayani penugasan dari pemerintah seperti distribusi meterai, penerimaan setoran pajak, kiriman surat dinas, maupun Pos Universal seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Benny menambahkan, Pos Indonesia merupakan anggota Universal Postal Union (UPU) yang merupakan sebuah organ di dalam Persatuan bangsa-Bangsa (PBB) yang menaungi operasi postal di seluruh dunia. Dalam sejarah postal dunia, meski mengalami situasi sulit, negara akan tetap mempertahankan keberadaan industri ini.

Dia mencontohkan, BUMN pos milik Amerika Serikat (AS), United States Postal Service (USPS) mempunyai pendapatan sekitar Rp 1.000 triliun. Tetapi, mereka mengalami defisit sekitar Rp 100 triliun setiap tahunnya. "Tapi, tetap beroperasi seperti biasa," kata menjelaskan.

Terkait dengan Pos Universal, Eddi Santosa menjelaskan kepada Katadata.co.id, tahun ini daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk PSO yang diberikan kepada Pos Indonesia sebesar Rp 375 miliar, sementara tahun lalu Rp 350 miliar. "Ini belum full diganti," katanya. Meski begitu, Eddi tidak mau menjabarkan terkait target laba Pos Indonesia tahun ini.

Dia pun menambahkan, pendapatan Pos Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rata-rata senilai Rp 800 miliar setiap tahunnya. Selain dari pengganti PSO, di dalamnya juga terdapat fee dari distribusi meterai, fee collecting pajak, dan jasa kurir surat dinas.

(Baca: Pos Indonesia Dorong Anak Usahanya Masuk Pasar Modal pada 2020)