Upaya Kementerian Perhubungan membangun jalur kereta api di luar Pulau Jawa menemui kendala. Dua kendala utamanya adalah pembebasan lahan yang berlarut-larut dan ketersediaan pendanaan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Popik Montanasyah mengungkapkan, beberapa proyek pembangunan rel kereta api luar Jawa, seperti di Sulawesi dan Sumatera, menemui hambatan pembebasan lahan. Salah satu proyek tersebut adalah pembangunan rel kereta api Makassar menuju Pare-Pare.
Saat ini, pembangunan rel jalur Makassar-Pare-Pare itu baru rampung 16 kilometer dari total panjangnya mencapai 142 kilometer. Penyebabnya, proyek itu terhambat pembebasan lahan. Padahal, tanpa pembebasan lahan, pembiayaan proyek itu melalui penerbitan obligasi syariah (sukuk) tidak bisa dilakukan.
(Baca: Kemenhub Usulkan 4 Proyek Kereta Masuk Strategis Nasional)
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengandalkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). "Ke depan, kami akan gunakan LMAN agar proyek kereta Sulawesi serta Sumatera yang dibiayai sukuk ini dapat dilanjutkan," kata Popik di Jakarta, Rabu (23/11).
Ia menambahkan, pembebasan lahan untuk proyek kereta api di luar Jawa akan memakai dana talangan dari Badan Layanan Umum (BLU), yang semula dari anggaran Kementerian Perhubungan. Apalagi, menurut dia, sulit menyelesaikan pembebasan lahan tepat waktu karena permasalahannya berbeda-beda. "Kalau belum selesai bisa lompat tahun (anggaran). Jadi sulit tepat waktu," ujarnya.
(Baca: Pemerintah Minta Jepang Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya)
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono menjelaskan, persoalan yang dihadapi tidak cuma lahan namun juga faktor pembiayaan sebagai hambatan utama dalam memacu pembangunan rel kereta api luar Jawa. Sebab, kebutuhan dana pembangunan rel kereta api luar Jawa hingga tahun 2024 mendatang sangat besar.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, total biaya yang diperlukan untuk membangun jalur kereta api luar Jawa mencapai Rp 414,6 triliun. Sedangkan alokasi dana yang disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 hanya Rp 6 triliun.
Di sisi lain, Prasetyo mengakui, pemerintah kesulitan menggaet perusahaan swasta untuk membangun proyek tersebut. "Sulit juga menarik swasta karena swasta perlu jaminan." (Baca: Pemerintah Tawarkan 8 Proyek Infrastruktur Besar ke Asing)
Berbagai kendala itulah yang menyebabkan Kementerian Perhubungan lebih bersikap realistis dalam mencapai target pembangunan rel kereta api luar Jawa hingga tahun 2019. Selain itu, memilih menyelesaikan beberapa prasarana proyek rel yang harus dikerjakan pemerintah. "Kalau kami bisa selesaikan 500 kilometer, ya sebisanya saja," ujarnya.