Pangkas Waktu Bongkar Muat, Pemerintah Sidak 4 Pelabuhan

Luhut menyadari ada keterbatasan, salah satunya masalah pendanaan, jika Pelindo membangun infrastruktur ini sendiri. Dia pun menyarankan untuk bekerjasama dengan pihak swasta. Selain bisa membagi risiko dan kebutuhan pendanaan. Kerja sama dengan swasta juga bisa membuat investasi yang dilakukan Pelindo lebih transparan. 

“Kami minta mereka (Pelindo) segera melakukan itu, tidak boleh lagi berlama-lama. Karena dwelling time itu bagian dari pemotongan biaya logistik kita yang mahal,” ujarnya.

Budi pun mendukung usulan Luhut. Untuk mengupayakan penurunan dwelling time ini, Budi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM.No. 116/2016 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan. Aturan ini untuk menekan penumpukan barang di empat pelabuhan utama yang menjadi target penurunan dwelling time.

Dalam aturan ini Kementerian Perhubungan menugaskan Kantor Otoritas Pelabuhan di empat pelabuhan tersebut melakukan kordinasi dengan instansi terkait. Ini untuk menjamin kelancaran arus barang. (Baca: Empat Pelabuhan Besar Mulai Pakai Sistem Online Pelaporan Kapal)

Sebelumnya, saat meresmikan pengoperasian Proyek Kali Baru Pelabuhan Tanjung Priok pertengahan bulan lalu, Presiden Jokowi kembali meminta proses dwelling time diturunkan menjadi dua hari. “Tadi saya tanya sudah 3,2 sampai 3,7 hari. Saya minta di dua hari, perbaiki lagi. Tidak hanya di Tanjung Priok, yang lain juga, seperti di Belawan,” ujarnya.

Mengenai hal ini Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat penurunan dwelling time di empat pelabuhan, yakni Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Makasar.

Dwelling time untuk Tanjung Priok ditargetkan turun menjadi 2,5 hari. Sedangkan tiga pelabuhan lainnya dipatok paling lama 3,5 hari. Menurut Budi, tiga pelabuhan lain tidak ditargetkan mengurangi dwelling time menjadi 2,5 hari, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, karena masih harus melakukan pembenahan.

“Banyak improvement yang harus mereka lakukan,” ujarnya. Sehingga, pemerintah memberikan kesempatan lebih longgar.  (Baca: Menhub Usulkan Keputusan Presiden Percepat Waktu Bongkar Muat)