Pemerintah Belum Satu Suara, RUU Minerba Tak Bisa Dibahas DPR

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Ilustrasi, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Pembahasan RUU Minerba dianggap tidak sah karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan ke DPR belum final.
Penulis: Febrina Ratna Iskana
27/9/2019, 14.01 WIB

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu bara (Minerba) dinilai tidak sah. Sebab, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR pada Rabu (25/9) belum final.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) VII Gerindra Ramson Siagian menjelaskan DIM RUU Minerba yang diserahkan belum disepakati sepenuhnya oleh pemerintah. "Artinya yang diajukan kemarin baru bersifat draft DIM dari pemerintah, belum DIM yang sah," kata Ramson dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/9).

Dalam mekanisme pembahasan RUU, DIM  yang sah harus diserahkan langsung oleh menteri yang ditugaskan oleh presiden. Setelah itu, DPR baru bisa mengadakan Rapat Kerja (Raker) resmi dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk membahas atau menyisir DIM yang telah diajukan.

"Tapi Rabu kemarin, belum ada Raker resmi dengan pemerintah, yang diwakili oleh Menteri yang ditunjuk Presiden. Jadi, rapat Kamis kemarin belum bisa membentuk Panja RUU Minerba," kata Ramson.

(Baca: Bahas RUU Minerba, Presiden Jokowi dan DPR Dinilai Bohongi Rakyat)

Selain itu, Ramson menyatakan pembentukan Panja RUU Minerba seharusnya berisi gabungan antara fraksi-fraksi di Komisi VII dengan perwakilan pemerintah, yakni pejabat eselon I kementerian. Jikapun ada Panja yang telah dibentuk oleh Komisi VII, maka Panja tersebut hanya bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Fariha Sulmaihati