Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan nasib karyawan yang saat ini bekerja di blok yang akan berakhir kontraknya ke PT Pertamina (Persero). Alasannya, blok tersebut sudah ditugaskan kepada perusahaan pelat merah tersebut.
Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja, masalah ketenagakerjaan di blok migas bukan kewenangan pemerintah. “Itu domain bisnis, tanya ke Pertamina,” kata dia kepada Katadata, Kamis (15/6).
(Baca: 8 Blok Migas yang Akan Habis Kontrak Diserahkan ke Pertamina)
Sejak Januari lalu, pemerintah sudah menugaskan Pertamina mengambilalih kelola delapan blok migas yang akan berakhir kontraknya pada 2018. Kedelapan blok migas tersebut adalah Blok Sanga-Sanga, South East Sumatera, NSO, Tengah, East Kalimantan, Ogan Komering, Tuban, dan Attaka.
Meski sudah menugaskan sejak Januari, hingga kini kontrak kedelapan blok tersebut belum ditandatangani. Penandatangan kontrak itu masih menunggu hasil kajian dari Pertamina. Kajian ini penting untuk mengetahui keekonomian blok. Apalagi, kontrak blok ini akan menggunakan gross split.
Pemerintah memberikan batas waktu menyelesaikan kajiannya akhir Juni ini. Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan segera merampungkan kajian tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah sesuai tenggat yang diberikan.
(Baca: Pertamina Isyaratkan Ambil 8 Blok Migas Akan Habis Kontrak)
Walaupun kajian itu belum selesai, Elia memberi sinyal akan mengambilalih semua blok penugasan tersebut. "Akhir bulan ini kami kirim jawaban, tapi kelihatannya ambil semuanya," kata Elia di Jakarta, Rabu (14/6).
Lamanya proses penandatangan kontrak ini juga sempat menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang wilayahnya memiliki blok migas yang kontraknya akan berakhir. Wakil Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan, karena tidak ada kepastian kontrak, berdampak pada tenaga kerja yang ada di blok tersebut.
(Baca: PHK Marak, Pemkab Kutai Minta Kejelasan Nasib Blok Sanga-sanga)
Salah satu contohnya di Blok Sanga-sanga. Akibat tidak ada kejelasan kontrak jumlah karyawan yang berkerja berkurang hingga 1.000 orang. Mereka merupakan bagian dari 3.347 karyawan VICO. "Yang kena pengurangan itu kebanyakan warga lokal," kata dia di Jakarta, Kamis (18/5).