PLN juga sudah memiliki skenario lain jika akhirnya tidak ada kesepakatan. Salah satunya memakai gas alam cair (LNG). Apalagi LNG akan menjadi penyuplai terbesar energi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLN ke depan. "Kalau Jambaran Tiung Biru tidak sepakat ada opsi lain," kata Iwan.
(Baca: Aturan Terbit, PLN Bisa Impor Gas Bumi untuk Pembangkit)
Kepastian pembeli gas ini sangat penting untuk kelanjutan proyek Jambaran Tiung Biru. Sampai saat ini proyek belum berjalan karena gas belum laku. Padahal awalnya, proyek ini bisa selesai pada 2019.
Pertamina sebenarnya sudah memiliki acuan harga gas dari lapangan tersebut. Dalam rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD), supaya proyek ekonomis, harga gas sebesar US$ 8 eskalasi dua persen per mmbtu.
Proyek Jambaran-Tiung Biru ini merupakan unitisasi antara Blok Cepu dengan lapangan Pertamina EP. ExxonMobil dan Pertamina EP Cepu memilki hak kelola 41,4 persen di Lapangan Jambaran-Tiung Biru. Sisanya dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 9,2 persen, dan Pertamina EP sebesar 8 persen.
(Baca: Pertamina Siap Beli Hak Kelola Exxon di Lapangan Tiung Biru)
Namun, ExxonMobil juga akan menjual hak kelola tersebut kepada Pertamina. Sayangnya, pengalihan hak kelola itu juga masih terganjal restu dari induk perusahaan Pertamina EP Cepu, yakni Pertamina. Pertamina menginginkan adanya kepastian pembeli terlebih dulu sebelum membeli hak kelola perusahaan asal Amerika Serikat itu.