Mau Investasi Rp 67 Triliun, Uni Emirat Arab Minta Jaminan Pemerintah

Uni Emirat Arab mengaku berencana menambah investasinya di Indonesia hingga dua kali lipat, menjadi US$ 5 miliar atau sekitar Rp 67 triliun. Hal ini diungkapkan Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Faraj al Mazroui saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana hari ini.

Masalahnya, mereka masih memiliki kekhawatiran mengenai stabilitas dan keamanan investasinya di Indonesia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan Uni Emirat Arab khawatir pemerintah akan menasionalisasi perusahaannya di Indonesia.

Oleh karena itu, negara ini meminta kepastian keberlangsungan usahanya di Indonesia kepada pemerintah. Perlu adanya jaminan investasi (investment guarantee) sebagai awal kerja sama kedua negara. Salah satunya adalah komitmen tidak ada nasionalisasi perusahaan.

"Misalnya mereka investasi di sini (Indonesia), apakah akan dinasionalisasi. Biasanya (jaminan) dalam bentuk tertulis," kata Arcandra saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/5). (Baca: Indonesia Tujuan Investasi Pertama Singapura dengan Banyak Keluhan)

Menurut Arcandra, sebenarnya saat ini sudah ada beberapa kerja sama yang siap dilakukan antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Salah satunya adalah undangan investasi negara tersebut kepada PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

Selain itu, ada pula minat investasi di bidang energi terbarukan oleh perusahaan Uni Emirat Arab yakni Masdar. Perusahaan ini berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia. Masdar juga telah melakukan pembicaraan mengenai hal ini bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan delegasi Uni Emirat Arab datang di waktu yang tepat, ketika Indonesia sedang merevolusi energi ke arah energi terbarukan. Di samping itu dia juga berharap dengan adanya gas serpih (shale gas) di Amerika Serikat, maka pasokan minyak dan gas bumi di Timur Tengah dapat dialihkan ke Asia seperti Indonesia.

"Tapi yang jelas revolusi energi terbarukan akan semakin dipahami saat ini," kata Jokowi. (Baca: Listrik Tenaga Surya Makin Murah, Indonesia Masih Tertinggal)

Selain energi, pemerintah juga menjajaki kerja sama maritim, yakni di sektor kepelabuhan dengan. Dubai Port juga telah membicarakan rencana kerja sama ini dengan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan yakni PT Pelindo I (Persero) dan PT Pelindo III (Persero).

Kerja sama tersebut nantinya akan berupa investasi di bidang peralatan pendukung untuk pelabuhan. "Kerjasamanya di bidang teknologi karena mereka punya teknologi dan peralatannya," kata Arcandra. (Baca: Jokowi Minta Pengelolaan Kuala Tanjung Libatkan Operator Besar)