Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok beberapa kriteria sebagai bahan evaluasi desain awal (pre-FEED) Blok Masela yang sedang dilakukan Inpex Corporation. Proses pre-FEED ini terdiri dari dua tahap.
Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, selama proses itu pemerintah berhak mengevaluasi pekerjaan Inpex. “Setiap proses itu kami evaluasi benar atau tidak, sesuai standar internasional apa tidak,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/5).
(Baca: Pemerintah Melunak, Kajian Awal Blok Masela Dilakukan Dua Tahap)
Sebagai gambaran, tahap pre-FEED ini dilakukan untuk menentukan alokasi gas Masela dan lokasi kilang. Saat ini ada perbedaan pandangan mengenai dua hal tersebut sehingga harus mencari titik temu.
Untuk alokasi gas, ada dua opsi. Inpex menginginkan gas Masela sebesar 9,5 juta ton per tahun (mtpa) untuk gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dan gas pipa sebanyak 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Sementara pemerintah ingin, porsi LNG lebih sedikit yaitu 7,5 mtpa , tapi gas pipa untuk dalam negeri diperbanyak menjadi 474 mmscfd.
(Baca: Rumitnya Mendesain Proyek Masela yang Memicu Kemarahan Jonan)
Tidak hanya mengenai alokasi gas, penentuan lokasi kilang Blok Masela juga ada beberapa opsi, yakni Yamdena dan Aru. Jarak Blok Masela dengan Pulau Yamdena sepanjang 183 kilometer (km). Sementara, Aru memiliki jarak 512 km dengan Blok Masela.
Untuk memulai kajian tersebut, Arcandra menyerahkan keputusan kepada Inpex. Yang jelas, pemerintah berharap perusahaan asal Jepang itu bisa memulai secepatnya dan semurah mungkin biayanya. “Kapan dia mulai, pemerintah buka diri untuk percepat prosesnya,” ujar dia.
(Baca: Ancam Kontrak Inpex, Arcandra: Ada Perusahaan Tertarik Kelola Masela)
Sementara itu, Inpex belum mau berkomentar mengenai hal itu. Dihubungi terpisah Vice President Corporate Services Inpex Nico Muhyiddin tidak menjawab pesan yang dikirimkan Katadata melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (12/5).