Jonan sempat mengatakan pemerintah memberikan peluang kepada Total untuk menjadi operator dan mendapatkan porsi hak kelola lebih besar dari yang ditawarkan sebelumnya. Pada masa Sudirman Said menjadi Menteri ESDM, Pertamina hanya dibolehkan mengalihkan hak kelola Blok Mahakam kepada Total dan Inpex maksimal 30 persen.
(Baca: Jonan Buka Peluang Total Kembali Jadi Operator Blok Mahakam)
Namun, Jonan memberikan peluang Total dan Inpex memperoleh 39 persen saham. Menurut dia, kepemilikan hak kelola hingga 39 persen itu diperbolehkan karena Pertamina masih tetap akan bisa mendapatkan porsi masyoritas. Dengan perhitungan jatah hak kelola untuk pemerintah daerah sebesar 10 persen, saham Pertamina di Blok Mahakam masih bisa mencapai 51 persen.
Sementara Pertamina menolak usulan ini. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan pemerintah sudah memberikan kewenangan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina setelah kontrak berakhir di 2017. Pertamina akan tetap menjadi operator tunggal di Blok Mahakam.
Menurut Syamsu kedua kontraktor tersebut hanya mendapat hak kelola maksimal 30 persen. "Untuk share down secara business to business, besarnya masih seperti skenario awal," ujarnya. (Baca: Pertamina Tolak Perbesar Porsi Total dan Inpex di Blok Mahakam)