Budi menargetkan minimal dalam dua kali putaran sosialisasi dengan para legislator maka pelaksanaan penggabungan akan segera dilakukan. Dengan demikian, Budi berharap pada tahun ini holding BUMN dapat terbentuk. "Mudah-mudahan, kalau bisa maju (lebih cepat)," katanya.
(Baca juga: Pertamina Butuh Aturan Tambahan Pembentukan Holding Migas)
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono mengatakan dirinya telah melakukan pertemuan dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Kantornya pada akhir tahun lalu.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengaku sepakat untuk mengalihkan 9,36 persen saham Freeport yang dimiliki pemerintah kepada holding BUMN pertambangan.
Saat ini holding pertambangan memang masih belum terbentuk saat ini. Namun, setelah terbentuk, maka pengalihan saham tersebut akan segera efektif dilakukan. "Kemarin membicarakan saham Freeport yang punya pemerintah mau dipindahkan ke holding, yang 9,36 persen," kata Bambang.
(Baca juga: Divestasi Saham Perusahaan Tambang Buka Peluang Korupsi Pejabat)
Adapun perusahan BUMN sektor tambang yang dijadikan holding yakni, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero).