Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan menerbitkan surat resmi terkait persetujuan pemberian insentif kepada Inpex Corporation, untuk memulai pengembangan Blok Masela dengan skema darat. Namun, Inpex harus memberikan respons terlebih dahulu atas usulan pemerintah terkait insentif ini.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan ada beberapa permintaan Inpex yang telah disepakati pemerintah, tapi ada beberapa lainnya yang masih belum. Makanya ada pemerintah pun mengusulkan beberapa tawaran terhadap permintaan insentif ini.
Usulan ini telah disampaikan kepada Inpex. Saat ini pemerintah masih menunggu surat tanggapan resmi atas permintaan insentif dari Inpex sebelumnya. Jika inpex sepakat dengan usulan tersebut, Kementerian ESDM akan segera mengeluarkan surat resmi terkait persetujuan insentif ini.
"Kami sih sudah sepakat, tapi lebih baik Pak Luhut yang cerita. Kami tunggu sampai akhirnya mereka (Inpex) kirim surat tanggapan ke kami," ujarnya di Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (27/12). (Baca: Pemerintah Tawarkan 7 Tahun Moratorium Kontrak Blok Masela)
Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan hasil pertemuannya dengan manajemen Inpex. Pertemuan ini dilakukan saat dia berkunjung ke Jepang bersama Arcandra beberapa waktu lalu.
Adapun dalam pertemuan itu, pemerintah menyatakan telah memfinalisasi insentif-insentif yang bisa diberikan kepada Inpex. Insentif ini diberikan agar Inpex bisa segera memulai pengembangan Blok Masela yang sangat kaya akan gas di Laut Arafura tersebut.
Pertama, terkait moratorium kontrak. Pemerintah sepakat memberikan moratorium selama tujuh tahun, lebih singkat dari permintaan Inpex, yakni 10 tahun. Sebelumnya Inpex meminta masa berakhirnya kontrak Blok Masela dimundurkan dari 2028 menjadi 2038. Alasannya, mereka perlu waktu untuk mengkaji pengembangan dengan skema darat yang diminta pemerintah.
Arcandra mengatakan pemerintah bisa memberikan moratorium kontrak ini dengan mempertimbangkan kondisi lapangan migas yang ada. Apalagi Blok Masela merupakan lapangan migas di wilayah lepas pantai (offshore) yang termasuk wilayah laut dalam, sehingga memiliki kesulitan tersendiri. (Baca: Pemerintah Upayakan Harga Gas Blok Masela di Bawah US$ 6)
Kedua, terkait permintaan Inpex menaikkan kapasitas produksi dari 2,5 juta ton per tahun (mtpa), menjadi 9,5 mtpa. Peningkatan kapasitas ini dibutuhkan agar tingkat keekonomian proyek ini tinggi. Namun, pemerintah hanya menyetujui kapasitas produksinya sebesar 7,5 mtpa tambah 470 juta british thermal unit (mmbtu).
Menurut Arcandra, penambahan kapasitas tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan seperti untuk kebutuhan gas dalam mengembangkan industri daerah. "Regional development kita perlu gasnya bukan hanya untuk LNG tapi juga untuk petrokimia tentu ada tambahan produksi," kata dia.
Ketiga, terkait biaya yang dikeluarkan Inpex terkait kajian pengembangan gas skema laut yang akhirnya batal dijalankan. Pemerintah telah menyetujui untuk mengganti biaya tersebut dengan memasukkannya dalam komponen cost recovery. Nilai yang diminta cukup besar, mencapai US$ 1,6 miliar. Namun, Luhut menekankan, biaya tersebut akan diganti apabila telah ada hasil audit dari lembaga yang berwenang.
(Baca juga: Kementerian Energi Audit US$ 1,6 Miliar Biaya Studi Proyek Masela)
Kemudian terkait tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR). Inpex menginginkan IRR yang didapat dari proyek Masela sebesar 15 persen per tahun. Sedangkan pemerintah meninjau IRR proyek Blok Masela bisa ekonomis dengan persentase 12 persen per tahun. Pertimbangannya pemerintah didasarkan pada harga minyak dunia yang mulai bergerak naik, sehingga berpengaruh pada keekonomian proyek.
Hal ini juga akan terus didiskusikan antara Pemerintah dan Inpex sebelum akhirnya memutuskan untuk memberikan insentif kepada Inpex. Arcandra juga memberi sinyal akan ada kunjungan kembali Perdana Menteri Jepang ke Indonesia dalam waktu dekat.
"Berkunjung kemari tentu akan ada agendanya," katanya. Namun ia belum mau menjelaskan apakah kunjugan tersebut berkaitan dengan keputusan insentif Blok Masela atau pembahasan lain.