Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membutuhkan dana ratusan triliun rupiah untuk menyukseskan program "Indonesia Terang". Program yang bertujuan mengalirkan listrik untuk daerah-daerah terpencil ini, bukan untuk menyaingi program pembangkit listrik 35 gigawatt (GW) besutan pemerintah.
Kepala Pusat Komunikasi Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, jika program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya maka akan menghabiskan dana sekitar RP 100 triliun. Dana itu bisa dihimpun dari pos anggaran dana ketahanan energi, dana energi baru-terbarukan, listrik perdesaan, program listrik desa kementerian lembaga. (Baca: Pemerintah Cari Solusi Pendanaan untuk Program Listrik Desa)
Tapi, skema tersebut bakal sangat memberatkan APBN. Belum lagi, penyelesaian program tersebut akan memakan waktu lama yakni 10 tahun, karena kebutuhan dana sebesar itu tidak bisa diberikan sekaligus. Padahal, program Indonesia Terang ditargetkan rampung tahun 2019.
Untuk itu, Kementerian ESDM membuat skema lain yakni menggabungkan APBN dan non-APBN seperti menggandeng pihak swasta dan masyarakat ataupun dana hibah. Dengan skema itu, APBN hanya membutuhkan dana Rp 47 triliun, sisanya akan ditanggung oleh non APBN. "Anggaran pemerintah akan diajukan dalam APBN Perubahan 2016," kata Sujatmiko kepada Katadata, Minggu (23/5).
Sementara itu, Ketua Unit Pelaksana Program Indonesia Terang (PIT) Said Didu mengatakan program Indonesia Terang ini tidak sama dengan megaproyek pembangkit listrik 35 GW. Program ini bisa membantu PLN dalam meningkatkan elektifrikasi dari 87 persen menjadi 97 persen pada 2019. (Baca: PLN Ubah Syarat, Pertamina Ancam Mundur dari Proyek Listrik Jawa 1)
Menurut Said, ada tiga hal yang membedakan program PIT dengan megaproyek listrik 35 GW. Pertama, PIT hanya memasuki wilayah yang tidak memiliki arus listrik atau biasa disebut offgrid. Kedua, target PIT ialah masyarakat yang belum terlistriki. Ketiga, manfaat PIT untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik masyarakat.
Ada tiga lingkup daerah yang disasar Kementerian ESDM dalam mengembangkan PIT. Pertama, menyasar desa-desa pedalaman, terpencil dan sulit dijangkau oleh PLN. Kedua, menyasar desa tidak layak teknis dan ekonomi untuk dikembangkan. Ketiga, menyasar desa yang layak teknis dan layak ekonomi namun PLN tidak berencana masuk sampai waktu tertentu.
Saat ini, Kementerian ESDM telah memetakan 12.659 desa yang belum terlistriki. Sebagian besar desa tersebut berada di zona terpencil wilayah Indonesia Timur. Desa ini akan menjadi prioritas program Indonesia Terang. Selain itu, 9,9 juta masyarakat Indonesia belum mendapatkan akses listrik. (Baca: Kisruh Listrik Nias, PLN Berkukuh Tunggu Hasil Audit)
Untuk daerah terpencil, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, pembangkit yang bisa dibangun ialah yang berbasis energi baru terbarukan (EBT). Pertimbangannya, potensi energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Rida menghitung, potensi energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 801,2 GW. Itu terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro sebesar 75 GW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 532,6 GW. Selain itu, Pembakit Listrik Panas Bumi (geotermal) sebesar 29,5 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bio Eergi sebesar 32,6 GW, Pembangkit Listrik Energi Laut 18 GW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin sebesar 113,5 GW. Namun, sampai saat ini pemanfaatan EBT hanya satu persen dari total potensi EBT sebesar 801,2 GW.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Martha Nanlohy menyambut baik program tersebut. Berdasarkan data Dinas ESDM Maluku, tahun 2015 tercatat ada 414 desa dari 11 kabupaten kota di Maluku yang belum berlistrik. Padahal, potensi EBT di Maluku sangat besar seperti sinar matahari, angin, panas bumi, arus laut hingga air. "70 tahun Indonesia merdeka, tapi kami ditinggalkan, padahal Maluku juga salah satu provinsi yang membentuk NKRI," kata Martha beberapa waktu lalu.
