Permintaan Turun, Kementerian ESDM Tetap Tambah Infrastruktur Gas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM berencana membangun lebih banyak infrastruktur gas. Padahal, permintaannya tengah turun akibat pandemi corona.
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan potensi permintaan gas saat ini hingga 2030 memang tidak naik signifikan. Pemerintah memperkirakan peningkatannya hanya berkisar 300 MMSCFD.
Namun, pemerintah memproyeksi kebutuhan gas bakal terus meningkat, terutama dari sektor kelistrikan. Sebab, pemerintah ingin beralih dari energi fosil ke energi bersih.
Di sisi lain, pemerintah optimistis industri bakal terus tumbuh, terutama industri petrokimia dan methanol. Selain itu, kebutuhan gas untuk kilang diproyeksi meningkat signifikan.
Apalagi, Pertamina tengah membangun kilang baru dan mengembangkan kilang eksisting. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur gas bisa terus berjalan.
"Apakah pembangunan infrastruktur masih visible? Sangat visible kalau lihat sisi demand," kata Soejarningsih dalam webinar Energy Academy Indonesia pada Senin (18/5).
(Baca: BPH Migas Sebut Permintaan Gas Turun hingga 70% Akibat Pandemi Corona)
(Baca: Kontraktor Migas Minta Pemerintah Bayar Kompensasi Harga Gas per Bulan)
Dengan potensi permintaan tersebut, pemerintah berencana merevisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700K/11/MEM 2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi 2012-2025. Dalam revisi aturan itu, pemerintah memasukkan pembangunan ruas transmisi tie in WNTS-Pemping, dan ruas transmisi KEK Sei Mangkei-Dumai yang masih dalam tahap kajian.
Ada juga ruas Cirebon-Semarang yang sudah beroperasi. Dengan begitu, jaringan transmisi bisa tersambung dari Sumatera hingga Jawa Timur.
"Apalagi pasokan gas di Sumatera bagian Tengah hingga Jatim masih defisit," ujar Soerjaningsih.
Selain itu, pemerintah berencana membangun 71 jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Untuk memenuhi pasokan gas di sektor kelistrikan, pemerintah juga berencana membangun 52 mini regasifikasi.
Terakhir, pemerintah bakal membangun 10 juta sambungan rumah tangga (SR) jaringan gas (jargas). Jumlah tersebut akan ditingkatkan hingga 30 juta SR pada 2038.
Untuk bisa merealisasikan proyek tersebut, pemerintah bakal berusaha meningkatkan pasokan gas di hulu. Sebab, pasokan gas diproyeksi defisit mulai 2023.
"Secara nasional, kita akan mengalami penurunan drastis dari eksisting suplai. Jika tidak ditunjang proyek-proyek yang sekarang berjalan dan POD (plan of development) untuk memenuhi eksisting kontrak," kata dia.
Oleh karena itu, pemerintah berharap proyek-proyek yang tengah dikembangkan bisa berproduksi. Beberapa proyek yang jadi andalan pemerintah di antaranya, Tangguh Train 3, Masela, dan Indonesia Deep Water Development (IDD). "Ada potensial suplai dari sekitar 30 proyek hulu migas," ujarnya.
(Baca: Penurunan Harga Gas Menggerus PNBP, Negara Klaim Masih Untung Rp 10 T)