Alasan Keamanan Energi, DPR Prioritaskan Pembangkit Batu Bara

Sumber listrik domestik hingga 20 tahun ke depan masih akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian berpendapat perlu keseimbangan antara kebijakan dengan keamanan energi dalam negeri.

Keamanan menjadi hal yang penting saat ini. Ia mengingatkan PLN dapat menjaga pasokan batu bara untuk PLTU. Kejadian kekurangan stok karena banjir beberapa waktu lalu tidak perlu terjadi lagi. “Jadi, jangan hanya bicara masalah teknis soal bauran energi," ucapnya dalam rapat dengar pendapat, Senin (1/2).

Bauran energi di Indonesia tak dapat berubah dalam waktu singkat, apalagi 10 tahun mendatang. Pembangkit batu bara masih akan mendominasi karena masih ada proyek kelistrikan 7 ribu megawatt (MW) pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan program 35 ribu megawatt di era Joko Widodo. 

Dari dua program tersebut, Indonesia akan menghasilkan pembangkit listrik yang menggunakan energi primer batu bara sekitar 50%. “Enggak mungkin bauran energi berubah cepat. Jadi, hal ini perlu disampaikan kepada publik," ucapnya.

Ramson mengatakan upaya mengejar target bauran energi  23% di tahun 2025, sebenarnya tidak hanya berasal dari sektor pembangkitan saja. Salah satunya juga bisa berasal dari percepatan kendaraan listrik. 

Harapannya, dengan pengembangan kendaraan listrik, setidaknya terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 70% dibandingkan menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak. "Yang penting energy security harus aman," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menilai ketahanan energi Indonesia cukup rapuh saat ini. Kebutuhannya sangat bergantung pada energi fosil yang jumlahnya terbatas. Sebagian besar energi primer tak mampu dipenuhi dari dalam negeri. Pemerintah terpaksa melakukan impor, seperti BBM dan elpiji. 

Hanya batu bara saja energi fosil yang konsumsinya mampu terpenuhi dari domestik. Namun, komoditas ini tak ramah lingkungan. Sebagian besar dialokasikan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi karbon. 

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memakai energi terbarukan. Potensinya sangat besar di Indonesia tapi pemanfaatannya belum sampai 10%.   

Dana untuk mengejar target bauran energi sebesar 29% di 2030 mencapai Rp 1.500 triliun. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN saja sekitar Rp 2 ribu triliun. “Bagaimana bisa terpenuhi sendiri? Peran swasta harus didorong,” kata Surya.