Jaringan Listrik Bersama Dinilai Berpotensi Turunkan Harga Listrik
Mekanisme power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik tak hanya membantu dalam menggenjot bauran energi terbarukan di Indonesia. Skema ini juga berpotensi membuat harga listrik menjadi lebih kompetitif.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan ada potensi untuk bisa mendorong harga listrik lebih murah melalui mekanisme power wheeling. Dengan pemanfaatan bersama, maka secara teori, biaya akan tetap. Sehingga dalam penyediaan infrastrukturnya akan semakin murah.
"Contoh sederhananya seperti jalan tol, semakin banyak yang lewat semakin murah. Karena investasinya akan dibagi oleh banyak mobil yang menggunakan jasa tol tersebut," kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (24/8).
Selama ini PLN mendapat hak monopoli transmisi dan distribusi listrik. Sehingga pihak lain akan sangat bergantung pada keputusan bisnis PLN jika hal tersebut diserahkan pada mekanisme Business to Business. Menurut dia, pada tingkatan tertentu, tak mudah bagi PLN untuk melakukan power wheeling, dengan berbagai pertimbangan.
Meski begitu, Komadi menekankan agar pemerintah sebagai regulator tetap dapat menjaga dan melindungi kepentingan baik itu produsen maupun konsumen. Terutama kondisi PLN saat ini, jangan sampai perusahaan setrum pelat merah ini justru malah dirugikan.
Pasalnya, dalam banyak hal pemerintah telah memberikan penugasan kepada PLN dengan beban keuangan yang juga besar. "Kalau pihak lain akan menggunakan jaringan PLN bagaimana dengan kebijakan penugasan tersebut. Sebelum dibuka saya kira kebijakannya harus jelas dulu," katanya.
Terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan kajian bersama Tim ITB dan UGM mengenai power wheeling masih terus berlangsung.
Sehingga, ia belum dapat menyimpulkan apakah mekanisme ini dapat menghasilkan listrik yang lebih murah atau tidak. "Masih dilakukan kajian. Nanti ya kalau hasilnya sudah keluar," kata dia.
PLN sendiri menilai power wheeling belum cocok untuk diterapkan di Indonesia. Terlebih, akan banyak tambahan pasokan listrik dengan beroperasinya proyek 35 ribu megawatt (MW).
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Syahril, mengatakan power wheeling kurang tepat jika diterapkan dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia saat ini. Pasalnya, perusahaan setrum pelat merah ini telah menyediakan pembangunan dalam bentuk infrastruktur kelistrikan.
Menurut dia skema daripada industri ketenagalistrikan di Indonesia saat ini bukan seperti mekanisme pasar. Sejumlah produsen listrik swasta atau IPP memiliki kontrak jangka panjang yang telah disepakati dengan PLN.
"IPP dan PLN dianggap sebagai single buyer. Jadi kalau kita berbicara dengan power wheeling kita kan membukakan akses pada pembangkit pada pasarnya, maka di dalam sistem ketenagalistrikan saat ini tidak cocok," ujar dia.
PLN sendiri mengusulkan agar pemerintah menunda penerapan power wheeling. Mengingat mekanisme di dalam bisnis ketenagalistrikan di Indonesia sangat berbeda dengan pasar listrik yang ada di luar negeri. "Kami mengusulkan jangan dulu, urgensinya belum ada," katanya.
Meski begitu, PLN menyatakan siap jalankan power wheeling sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mencapai target energi baru terbarukan (EBT).