Jokowi Akui Banyak Terima Informasi Mengerikan Saat Mau Rebut Freeport
Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, menceritakan pengalaman ketika berupaya mendapatkan kembali saham mayoritas PT Freeport Indonesia pada tahun 2018 silam.
Jokowi mengatakan ketika berupaya mengambil saham mayoritas Freeport, ia menerima informasi menakutkan seperti wilayah Papua akan terguncang, Papua akan lepas dan Amerika Serikat Akan Marah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menceritakan kinerja menterinya yang disebut 'maju-mundur' ketika berupaya merebut kembali freeport. Dia lantas meminta agar menteri 'maju' demi mendapat kembali Freeport.
"Ya memang ngeri karena ini sudah 41 tahun Freeport itu ternyata ya ngga ada apa-apanya padahal kita beli juga ga pake uang kita pake uangnya dia," ujar Jokowi dalam pidato Hari Raya Ulang Tahun ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan sebelum direbut kembali, Freeport sulit untuk membangun Smelter dan bahkan memakan waktu hingga puluhan tahun.
Setelah mendapat 51% saham, Jokowi lantas memberi mandat untuk membangun Smelter di Gresik yang pembangunannya sudah dimulai.
Sebagai informasi pada 12 Oktober lalu, Jokowi meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Nantinya, pabrik smelter itu akan menjadi yang terbesar di dunia.
Smelter tersebut dinilai akan mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480 ribu ton logam tembaga per tahun. Kepala Negara memastikan, kapasitas olahan tersebut sangat besar.
Pembelian saham mayoritas Freeport dikatakan Jokowi bukan berasal dari uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun uang dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Jokowi dalam tiga tahun setidaknya Freeport dapat meraup keuntungan kurang lebih $5 miliar.
"Tahun depan ini kalo mau kita lepas lagi kita udah untungnya gede banget udah balik, tapi ndak ah sudah mayoritas yang menentukan kita," ujar Jokowi.
Sebelumnya, pada bulan Oktober lalu Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah mencaplok saham PT Freeport Indonesia hingga Blok Rokan.
Menurutnya, langkah itu diambil untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia. Selain itu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.
Sebagaimana pemerintah mengambil alih 51% saham kepemilikan Freeport dari Freeport-McMoran pada 2018. Sebelumnya, Indonesia hanya menguasai minoritas saham Freeport sebesar 9,6%.
Kemudian, Pertamina telah mendapatkan pengelolaan Blok Rokan usai dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia selama 97 tahun.
Sementara, perusahaan minyak pelat merah itu juga telah mengambil alih kelola Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.
Freeport merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia.
Sejak 1992-2021 PTFI telah berkontribusi secara langsung terhadap Indonesia sebesar US$ 21,1 miliar atau sekitar Rp 300 triliun dengan kurs Rp 14.200/ per US$.
Rinciannya, sebesar US$ 1,6 miliar berupa dividen, US$ 2,6 miliar dalam bentuk royalty, serta US$ 16,86 miliar dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya.