Luhut: Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Pekan Depan
Pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan harga BBM bersubsidi harus dinaikan untuk mengurangi beban keuangan negara untuk sektor energi yang sudah mencapai Rp 502,4 trilun pada tahun ini.
"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden sudah mengindikasikan. tidak mungkin kita mempertahankan harga yang terus demikian. Itu beban yang terlalu besar untuk APBN," kata Luhut saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin pada Jumat (18/8).
Ia menjelaskan, pemerintah sudah mengkaji dampak dari kenaikan harga BBM terhadap inflasi maupun ekonomi secara keseluruhan. Dia berharap, sejumlah skema jangka panjang seperti memasifkan penggunaan kendaraan listrik, pemanfaatan Biodiesel B40, dan menaikkan harga jual BBM Pertalite dan Solar mampu mengurangi beban subsidi energi dari tahun ke tahun.
"Inflasi tergantung pada berapa kenaikan solar dan berapa Pertalite nantinya? Bagaimanapun tidak bisa harganya dipertahankan terus demikian. Kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp 502 triliun," ujarnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyataka mulai waswas dana jumbo tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Jokowi menyebut inflasi yang mencapai 4,94% secara tahunan pada Juli merupakan buah dari tidak dinaikkannya harga BBM bersubsidi, listrik dan LPG 3 kg. Dengan kata lain, APBN menggelontorkan anggaran jumbo untuk menahan agar inflasi tidak melonjak signifikan.
"Tapi, apakah terus menerus APBN akan kuat? ini nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).
Pemerintah awalnya hanya mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini Rp 152,5 triliun. Namun seiring kenaikan harga minyak, alokasinya dipertebal hingga menjadi Rp 502,4 triliun.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah memberi sinyal agar masyarakat bersiap untuk kenaikan harga BBM tersebut. Sinyal ini diperkuat oleh pernyataan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang tampaknya akan 'berat' memberi restu jika pemerintah kembali meminta tambahan anggaran demi menahan kenaikan harga.
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, pemerintah tidak bisa terus menerus mempertebal anggaran. Ini lantaran barang bersubsidi yang disalurkan selama ini kebanyakan tidak tepat sasaran dan masih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.
"Kami lihat terjadi migrasi besar-besaran ke Pertalite. Kalau seperti ini, pemerintah tidak punya pijakan. Lebih baik tidak ada penambahan anggaran (subsidi), sehingga yang terbaik adalah pemerintah secara gradual menaikkan atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi," ujar Said di Gedung DPR, Kamis (16/8).