ESDM Genjot Lagi Proyek Jaringan Gas yang Tersendat Akibat Pandemi

ANTARA FOTO/Ardiansyah/rwa.
Petugas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk area Lampung melakukan pengecekan rutin jaringan gas (jargas) pelanggan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Warung Makan Yanto di Kaliawi, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (28/1/2021).
30/9/2022, 17.07 WIB

Kementerian ESDM mulai menggenjot kembali pembangunan jaringan gas atau jargas rumah tangga yang sebelumnya tersendat akibat pandemi Covid-19. Anggaran instalasi jargas direalokasi untuk penanganan pandemi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Kementeriannya sedang memetakan wilayah strategis yang bakal menjadi sasaran prioritas pemasangan jargas rumah tangga. "Jargas jalan, kemarin agak terganggu karena anggaran Covid-nya terbatas," kata kata Arifin saat ditemui di Ruang Sarulla Kementerian ESDM pada Jumat (30/9).

Pembangunan jaringan distribusi Jargas ditargetkan mencapai 4 juta sambungan rumah (SR) pada tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah mendorong kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mulai tahun 2022.

Arifin menyebut, sambungan jargas akan dipasang di wilayah stategis agar mempercepat proses pelaksanaan. "Nanti akan dipetakan wilayah strategisnya di mana," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian BUMN menargetkan pembangunan 300.000 jaringan gas (jargas) baru untuk rumah tangga sampai akhir tahun ini. Program ini rencananya akan dilaksanakan berbarengan dengan program konversi kompor elpiji 3kg menjadi kompor listrik induksi yang resmi dibatalkan.

"Jargas baru itu. Rencananya sampai akhir tahun harapannya 300.000 sambungan jargas bisa dipasang," kata Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Masyuri saat ditemui wartawan di Sarinah pada Rabu (28/9).

Pemerintah menargetkan penambahan 40.000 rumah yang tersambung jargas pada 2022. Ini berarti total rumah yang tersambung jargas ditargetkan mencapai 839.000 SR.

Pada 2020 pemerintah menargetkan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR. Namun lantaran sebagian dananya dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, realisasi jargas yang akan dibangun hanya 127.864 SR di 23 kabupaten/kota dengan dana sekitar Rp 1,4 triliun.

Rencananya, skema KPBU akan mulai dilaksanakan tahun 2022, setelah dilakukan penjajakan minat pasar pada 2021. Skema KPBU ini menyasar daerah-daerah yang cukup ekonomis untuk dibangun jargas oleh badan usaha. Kebutuhan gas untuk jargas relatif kecil di mana 0,1 MMSCFD dapat digunakan untuk memenuhi 10.000 SR.

Hingga 2019, total jargas yang terbangun mencapai 537.936 SR. Terdiri dari 400.269 SR atau 74,41% dibangun pemerintah melalui dana APBN. Kemudian ada 132.982 SR atau 24,72% dipasang oleh PT Perusahan Gas Negara dan 4.685 SR atau 0,87% dibangun oleh PT Pertamina.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu