Sejumlah Proyek Sektor ESDM Belum Rampung Tahun Ini, Berikut Daftarnya

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Seapup 1 Pertamina Hulu Energi (PHE) Offshore North West Java (ONWJ) saat perawatan salah satu sumur minyak dan gas di lepas pantai utara Indramayu, Laut Jawa, Jawa Barat, Minggu (2/4/2023).
Penulis: Mela Syaharani
29/12/2023, 18.45 WIB

Pemerintah menargetkan sektor ESDM beragam proyek untuk dapat diselesaikan sepanjang tahun ini. Namun, beberapa di antaranya tertunda sebab mengalami tantangan sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan pada 2023.

Berdasarkan rangkuman Katadata.co.id, berikut beberapa proyek ESDM yang masih menjadi PR di 2024:

  • 11 Proyek Migas Ditargetkan Onstream 2023

Dalam laporan SKK Migas, tahun ini ada 11 proyek yang ditargetkan onstream atau mulai berproduksi dengan total potensi tambahan produksi minyak 19.077 BOPD dan gas bumi 454 MMscfd. Namun dalam perjalanannya, ada satu proyek target onstream-nya mundur menjadi pada 2024.

Outlook-nya akan diselesaikan sebanyak 10 proyek, ada satu yang tergeser ke 2024,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI pada Kamis (30/11).

Dwi menyebut, pergeseran salah satu proyek ini lah yang menyebabkan tertundanya produksi pada tahun ini. Proyek yang dimaksud merupakan Forel Bronang yang dioperasikan oleh Medco.

Dwi menyebut Fronel seharusnya dapat menambah jumlah produksi itu harusnya menambah produksi minyak mencapai 10 ribu barel per hari (BOPD). “Ini yang harusnya onstream Oktober 2023 bergeser, mudah-mudahan semester 1 2024. Itu saja yang bergeser ke 2024,” kata dia.

Dalam rapat, SKK Migas juga memaparkan bahwa terdapat 4 proyek yang dijadwalkan onstream pada Desember ini. Proyek-proyek tersebut yakni Pertamina EP-Production Facility Upgrading Area Sangasanga, Pertamina EP-Production Facility Upgrading Area Anggana, EMP Bentu-Seng Compressor, EMP Bentu-Segat Compressor.

Kendati demikian, hingga berita ini ditulis belum ada keterangan lebih lanjut dari SKK Migas terkait empat proyek yang dijadwalkan onstream bulan ini.

  • 17 Proyek Smelter

Pemerintah menargetkan realisasi pembangunan 17 pabrik pengolahan mineral atau smelter sepanjang 2023. Belasan smelter itu bertujuan untuk mendukung program hilirisasi komoditas tambang mineral.

Dari 17 yang direncanakan, 16 proyek berhasil dirampungkan tahun ini. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba Kementerian ESDM Irwandy Arif mengatakan pembangunan smelter terus berjalan.

“Sekarang baru 16, ada yang sudah jadi, ada yang sedang proses. Tapi kalau kita lebih ketat monitoringnya, biasanya mesti jadi,” kata Irwandy saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (29/12).

Irwandy menyebut 17 smelter itu terdiri dari berbagai macam mineral. Mulai dari smelter nikel, tembaga, besi, dan lainnya.

  • Gasifikasi Batu Bara

Proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) milik PT Bukit Asam dan Pertamina mandek. Hal ini lantaran pemerintah belum juga mendapatkan mitra untuk menggantikan Air Products yang hengkang dari proyek ini.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba Kementerian ESDM Irwandy Arif mengatakan PTBA saat ini masih mencari partner pengganti.

“Sementara ini memang ada satu perusahaan dari Cina cuma saya belum tahu seberapa jauh progress dari PTBA mencari partner ini,” kata Irwandy saat ditemu di Kementerian ESDM pada Jumat (29/12).

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa hengkangnya Air Products menjadi kendala dalam menjalankan proyek ini.

“Jadi itu investornya mundur, padahal itu dulu investornya yang punya lisensi. Ke depannya memang harus cari juga yang sejenis, dan yang bisa membawa dana untuk investasi,” ujarnya beberapa waktu lalu, Rabu (13/9).

Komitmen investasi Air Products pada proyek gasifikasi batu bara di Indonesia mencapai US$ 15 miliar atau setara Rp 210 triliun. Sebelum menyatakan hengkan, rencana investasi tersebut telah terealisasi sebesar US$ 7 miliar atau setara Rp 102 triliun.

  • Smelter Tembaga Manyar, Gresik, Freeport

Pemerintah telah memberikan tenggat waktu penyelesaian proyek smelter tembaga ini pada Desember 2023. Tenggat waktu tersebut tercantum di dalam Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang tertulis bahwa jangka waktu penyelesaian Smelter Gresik paling lambat 5 tahun sejak IUPK itu diterbitkan pada Desember 2018.

Berdasarkan keterangan resmi Freeport, setelah merampungkan konstruksi fisik pada akhir tahun ini Freeport akan melakukan tahap pre-commissioning dan commissioning untuk memastikan seluruh fasilitas berfungsi tanpa kendala. Freeport menulis, akan memulai kegiatan operasionalnya pada akhir Mei 2024.

Akan tetapi, VP Corporate Communications dan Juru bicara PTFI Katri Krisnati “Sampai November, kemajuan pembangunan Smelter PTFI sudah mencapai lebih dari 83%,” kata dia.

Merinci keterangan Freeport, pada akhir Agustus lalu pembangunan smelter sudah mencapai 75%. Lalu pada akhir September bertambah menjadi 79%, dan akhir Oktober mencapai lebih dari 80%.

Pada awal Desember lalu, BPK menghitung potensi denda administratif kepada Freeport Indonesia terkait keterlambatan pembangunan smelter tembaga Manyar mencapai US$ 501,94 juta atau sekira Rp 7,77 triliun, dengan hitungan kurs Rp 15.494 per dolar AS saat ini.

Hitungan tersebut mengacu pada temuan BPK terkait laporan hasil verifikasi kemajuan fisik 6 bulanan sebelum adanya perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian PTFI tidak menggunakan kurva S awal sebagai dasar verifikasi kemajuan fisik.

Menanggapi hal ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif membela PT Freeport Indonesia terkait laporan tersebut. “Nggak (denda). Kan memang waktu itu ada Covid-19, jadi terlambat. Jadi memang harus ada revisi kurva,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM dikutip Rabu (27/12).

Meski terdapat perubahan kurva, namun Arifin menyebut tetap akan ada denda jika keterlambatan tetap terjadi. “Dendanya itu ditetapkan sesuai dengan keterlambatan aktual yang Freeport lakukan,” jelas dia.

  • Rice Cooker Gratis

Pemerintah melalui Kementerian ESDM meluncurkan program pembagian rice cooker gratis sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023, tentang Penyediaan Alat Listrik untuk Memasak.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan, program penyediaan rice cooker gratis sebanyak 500 ribu unit pada tahun 2023 tersebut berpotensi menghemat Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung ukuran 3 kilogram (kg).

Namun, dalam prosesnya pembagian rice cooker gratis baru bisa berjalan 53 ribu unit pada Desember 2023 dari target keseluruhan 500 ribu rice cooker. "Sebagai progres pada tahap awal, distribusi AML pada bulan Desember ini akan dilakukan kepada 53.161 Rumah Tangga yang tersebar di 26 provinsi," ujar Jisman, melalui keterangan resmi, Selasa (12/12).

Jisman mengatakan, terdapat lima merek rice cooker yang memenuhi spesifikasi pada e-katalog yakni Cosmos, Maspion, Miyako, Sanken, dan Sekai. Rice cooker yang akan didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi, serta memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pemerintah selanjutnya akan mendistribusikan rice cooker gratis dengan target penyelesaian pada Minggu ketiga Januari 2024. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023. Kementerian ESDM menargetkan rice cooker gratis dibagikan pada 500.000 penerima di 36 provinsi.

Jisman menuturkan program rice cooker gratis ini memiliki tantangan untuk diselesaikan sesuai program Anggaran 2023. Tantangan tersebut di antaranya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program yang baru dimulai pada pertengahan Oktober 2023, pemenuhan kelengkapan persyaratan usulan calon penerima AML, serta kondisi geografis dan cuaca dalam pelaksanaan verifikasi lapangan.

Reporter: Mela Syaharani